PUNCA.CO – Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Abdul Qahar menegaskan bahwa tenaga non-ASN yang belum lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I akan diprioritaskan pada tahap selanjutnya.
Menurutnya, nama para non ASN ini akan langsung diusulkan tanpa perlu mengikuti ujian dalam proses pengangkatan.
“Mereka hanya akan dicarikan formasi dan kemudian dialihkan dari paruh waktu menjadi penuh waktu,” kata Abdul Qahar, Selasa (21/1/2025).
Namun, upaya tersebut tetap ditempuh dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Meskipun ada aspirasi untuk mengangkat seluruh tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, proses tersebut memerlukan waktu dan pengaturan formasi.
Pemerintah Aceh juga berharap agar seluruh tenaga non-ASN yang masuk dalam database dapat diangkat menjadi ASN. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tenaga honorer telah berkontribusi besar dalam membantu tugas-tugas pemerintahan di berbagai sektor.
“Mereka sudah bekerja untuk membantu pemerintah, bahkan cukup lama bukan hanya satu atau dua tahun, tetapi sudah belasan tahun,” tambahnya.
Sebelumnya, ratusan tenaga non-ASN dari seluruh instansi di Aceh mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (14/1/2025) lalu.
Mereka meminta pemerintah Aceh memprioritaskan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Koordinator aksi, Mursal Mardani, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses seleksi PPPK yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi tenaga non-ASN. Padahal mereka telah terdaftar di Badan Kepegawain Negara (BKN).
Menurutnya, banyak tenaga non-ASN yang telah lama bekerja tidak mendapatkan formasi di instansi tempat mereka mengabdi.
“Kami merasa tes ini hanya formalitas. Saat tes, formasi tersedia, tapi tiba-tiba hilang saat pengumuman hasil dan kami tidak lolos,” ujar Mursal.
