PUNCA. CO – Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) mulai memperlihatkan langkah tegas dan terarah. Dalam Rapat Pimpinan dan Arahan Khusus yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/4/2025), Mualem mengeluarkan pernyataan keras sekaligus ajakan untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
Didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan Plt Sekda Muhammad Nasir, Mualem memimpin rapat bersama seluruh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh. Ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap program, terutama di lingkup Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan mengingatkan bahwa kesalahan sekecil apa pun bisa berujung pada persoalan hukum yang merugikan semua pihak.
” Kita jangan terjerat hukum, dan saya sendiri tidak mau SKPA dipanggil-panggil karena akan menghambat kerja. Mari kita singkirkan hal-hal yang bisa menimbulkan temuan pada kita,” tegasnya.
Mualem meminta agar proses pengadaan barang dan jasa terutama di Unit Layanan Pengadaan (ULP) benar-benar bersih dari praktik yang dapat menimbulkan temuan.
Dalam arahannya tersebut, dirinya juga menyentuh sejumlah isu strategis. Ia menyoroti perlunya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, percepatan investasi, serta pemangkasan hambatan dalam proses perizinan. Semua langkah ini, menurutnya, merupakan kunci untuk mendongkrak kemajuan Aceh secara menyeluruh.
Sorotan tajam juga diarahkannya pada sektor perkebunan, khususnya HGU (Hak Guna Usaha) sawit yang cenderung dikuasai oleh pihak luar dan cenderung melebih ketentuan. Ia menginstruksikan agar izin-izin tersebut dievaluasi ulang. Oleh karenanya, kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Mualem meminta agar memperkuat pengawasan dan melakukan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan lahan.
Soal tambang emas rakyat, Mualem menyampaikan rencana penyusunan Qanun Pertambangan Rakyat. Ia menilai, jika dikelola secara legal dan profesional, tambang rakyat bisa menjadi mesin penggerak ekonomi lokal.
Proyek besar lain yang ikut dibahas adalah Bendungan Krueng Keuruto. Mualem mendesak Dinas Pengairan untuk segera menindaklanjuti proyek ini dan menyelesaikan persoalan bangunan warga yang berdiri di atas lahan pertanian produktif.
