BPMA Harus Hadir Nyata untuk Rakyat Aceh

PUNCA.CO – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang dibentuk lewat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, punya peran penting dalam memastikan pengelolaan minyak dan gas bumi di Aceh benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan daerah. Lembaga ini bukan hanya mengawasi dan mengevaluasi, tapi juga ikut memfasilitasi kerja sama dengan perusahaan migas agar Aceh bisa menikmati hasil dari kekayaan alamnya sendiri.

“BPMA juga bertugas mencari mitra perusahaan migas untuk terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi, dengan harapan bisa membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Dr. Usman Lamreung, Direktur Emirates Development Research (EDR), Sabtu (26/7/2025).

Lima tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Nasri, BPMA dituntut lebih progresif. Perlu ada gebrakan nyata dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, khususnya dengan melibatkan perusahaan-perusahaan lokal seperti PEMA dalam pengelolaan migas Aceh.

Baca juga: Galian C di Lueng Bata Disorot, WALHI Duga Keterlibatan Oknum Aparat

Sebagai lembaga pengendali kebijakan migas, BPMA seharusnya memberi ruang yang lebih besar kepada pelaku usaha lokal untuk terlibat langsung di sektor hulu migas. Ini penting sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran dan membuka peluang kerja bagi anak-anak muda Aceh.

“Kini, di usianya yang sudah masuk 10 tahun, BPMA harus makin terasa kehadirannya di tengah masyarakat. Perlu langkah konkret dan terobosan yang benar-benar berdampak pada ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Apalagi ke depan, di bawah pemerintahan Mualem–Dek Fadh, sektor migas jadi salah satu fokus pembangunan. Kepala BPMA dituntut menunjukkan kinerja nyata agar lembaga ini tak hanya besar di nama, tapi benar-benar membawa manfaat untuk masyarakat Aceh.