PUNCA.CO – Upaya peningkatan mutu pendidikan di Aceh dinilai masih berjalan parsial dan belum terkoordinasi secara optimal antarunit kerja di internal Dinas Pendidikan Aceh. Direktur Emirates Development Research (EDR) Usman Lamreung menilai perlunya penguatan manajemen kelembagaan dan reformulasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di setiap bidang, terutama dalam merespons kebutuhan riil satuan pendidikan.
“Dinas Pendidikan Aceh semestinya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan sebagai langkah strategis membangun SDM unggul yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya, Jum’at (4/7/2025).
Baca juga: Pemerintah Aceh Ajak Semua Pihak Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua
Menurutnya, jika penguatan SDM tidak menjadi prioritas utama, maka pendidikan akan kehilangan daya dorongnya sebagai fondasi kemajuan daerah. Ia menyoroti kesiapan lulusan SMK di Aceh yang saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dunia industri, terutama di sektor strategis seperti pertambangan dan migas.
“SMK berada langsung di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Aceh. Maka, sudah semestinya ada desain program dan alokasi anggaran yang serius untuk menyiapkan lulusan vokasi agar tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya integrasi program antar bidang di Dinas Pendidikan yang berdampak pada tidak sinkronnya pelaksanaan di lapangan. Padahal semua pemangku kepentingan pendidikan harus bekerja dalam satu visi yaitu membangun mutu pendidikan Aceh yang berdaya saing.
Baca juga: Lulusan Banyak Nganggur dan Kerja di Luar Jurusan, SMK di Aceh Butuh Perhatian Serius
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah perlunya alokasi anggaran langsung ke sekolah, termasuk untuk penguatan sarana prasarana, pelatihan guru, pengembangan kreativitas siswa, hingga pemberian beasiswa. Selain itu, ia menyarankan pengkajian ulang terhadap kebijakan uang komite jika dana pemerintah telah mencukupi kebutuhan operasional sekolah.
“Jika anggaran sudah memadai, pungutan seharusnya dihapuskan agar tidak membebani masyarakat. Pendidikan harus inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.
Kita tau selama ini pengutipan uang Komite dilakukan tidak dilihat sesuai berdasarkan tingkat kemampuan orang tua, tetapi disamaratakan jumlahnya baik untuk orang tua siswa yang kurang mampu maupun yang kaya, hingga sangat memberatkan orang tua.
Baca juga: Mualem Sebut Akan Terus Perjuangkan Otsus Permanen dan Blang Padang sebagai Aset Umat
Terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus), Usman meminta agar penggunaannya diarahkan secara maksimal untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya SMK. Menurutnya, pengalokasian anggaran yang tidak proporsional akan berdampak langsung pada kualitas lulusan dan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal.
Sebagai penutup, ia mendorong dilakukannya reformasi tata kelola pendidikan di Aceh yang menitikberatkan pada integrasi kelembagaan, penguatan koordinasi antar unit, serta penataan ulang kebijakan berbasis kebutuhan aktual sekolah.
“Dinas Pendidikan Aceh harus bertransformasi dari birokrasi administratif menjadi lembaga visioner dan responsif dalam membangun SDM Aceh yang unggul,” tutupnya.
