PUNCA.CO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak PT PLN (Persero) untuk segera menyiapkan cadangan daya khusus di Aceh sebagai langkah antisipasi pemadaman listrik massal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Desakan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail bersama anggotanya Hadisurya dan NUrchalis saat melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Aceh (UP2D Aceh), Rabu (1/10/2025).
Baca juga: Tiga Hari Gangguan, Listrik Aceh Kembali Normal
“Kita minta kepada PLN, ada cadangan khusus apabila ada selek seperti ini. Supaya masyarakat tidak lagi dirugikan. Artinya Aceh tidak perlu bergantung pada pasokan dari luar, kita tidak perlu tergantung pada tetangga saat kejadian ini terulang,” kata Aisyah.
Menurut Aisyah, gangguan listrik yang berlangsung berhari-hari telah menimbulkan dampak serius, mulai dari kerusakan alat elektronik warga hingga terhambatnya kegiatan usaha dan perbankan. Situasi ini, kata dia, bukan hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengganggu kenyamanan publik.
Baca juga: Listrik Tak Stabil, Warga Banda Aceh dan Aceh Besar Rugi karena Perangkat Elektronik Rusak
“Masyarakat sudah resah, maka PLN harus menyiapkan langkah konkret, bukan hanya sekadar janji,” tambahnya.
Aisyah menilai PLN masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Salah satunya adalah memperkuat koneksi jaringan listrik agar terintegrasi di seluruh Aceh. Ia juga menyoroti keberadaan cadangan daya hingga 500 Megawatt (MW) yang menurutnya bisa dimaksimalkan jika dikelola dengan baik.
“Kalau tidak dibenahi, masalah ini akan terus berulang. Padahal kita sedang bicara tentang investasi di Aceh, bagaimana investor mau datang kalau listrik tidak stabil?” ujarnya.
Baca juga: Muda Seudang Banda Aceh Soroti Dugaan Monopoli Pasar dalam Program MBG
Selain cadangan daya, Aisyah juga meminta PLN serius membenahi kondisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1, 2, dan 3 di Aceh. Menurutnya, pembangkit yang terus bermasalah hanya memperbesar risiko krisis listrik.
“PLTU itu jangan sampai dibiarkan rusak. Harus ada perhatian khusus. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal profesionalisme pengelolaan yang harus dievaluasi bersama pemerintah pusat,” katanya.
Baca Juga: HIMAHESA Gelar Keakraban Mahasiswa HES Angkatan 25 di Pantai Krueng Aceh Besar
Lebih jauh, Aisyah juga menekankan pentingnya transparansi. Hasil investigasi penyebab gangguan listrik diminta segera dipublikasikan agar masyarakat memahami dasar kompensasi yang akan diberikan PLN.
“Jangan ditutup-tutupi. Masyarakat perlu tahu, karena mereka yang paling banyak dirugikan,” pungkas Aisyah.
