PUNCA.CO – Pemerintah Aceh resmi mengeluarkan instruksi siaga darurat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul surat edaran Menteri Dalam Negeri RI yang diterbitkan pada 18 November 2025. Melalui arahan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), seluruh bupati dan wali kota diperintahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir dan longsor yang saat ini mulai meluas di berbagai wilayah.
Langkah ini dianggap krusial sebagai strategi mitigasi risiko sekaligus upaya penyelamatan masyarakat dari dampak bencana yang semakin meluas akibat intensitas hujan tinggi.
Baca juga: Kak Na Tinjau Banjir Lhoksukon dan Aceh Timur
Dalam arahannya, Mualem meminta seluruh kepala daerah segera mengambil sejumlah langkah prioritas, di antaranya:
1. Memetakan daerah rawan bencana, serta mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
2. Mengaktifkan posko bencana dan menggelar apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan kebencanaan, serta unsur masyarakat.
3. Menyiapkan logistik dan peralatan penanggulangan, termasuk dukungan operasional di lapangan.
4. Melakukan pemantauan real-time berdasarkan informasi BMKG dan menyosialisasikan kondisi terkini melalui media.
5. Mempercepat perbaikan infrastruktur dan normalisasi sungai untuk menekan risiko banjir, rob, dan longsor.
6. Melakukan pertolongan cepat, pendataan korban, dan pemenuhan kebutuhan dasar, sesuai standar pelayanan minimal.
7. Mengoptimalkan peran camat melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
Mualem juga menegaskan agar pemerintah kabupaten/kota segera menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, terutama di wilayah yang sudah dilanda banjir dan longsor. Penetapan status harus mengacu pada data dan laporan BMKG Stasiun Meteorologi Bandara SIM Blang Bintang.
Baca juga: Banjir Rendam 110 Rumah di Langsa, Ketinggian Air Capai 40 Cm
Berdasarkan laporan Kalak BPBD kabupaten/kota kepada Sekda Aceh, sejumlah daerah telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat, yakni Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Abdya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.
Sementara wilayah terdampak paling parah meliputi Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Singkil. Bireuen bahkan dilaporkan nyaris lumpuh akibat banjir yang merendam jalur utama dan permukiman penduduk.
Untuk mendukung evakuasi, BPBA telah mengirim 500 jaket pelampung, perahu polietilen, serta mesin perahu ke sejumlah kabupaten terparah.
Pemerintah Aceh juga mengingatkan bahwa banjir dan longsor berpotensi mengganggu arus transportasi serta distribusi logistik, termasuk ketersediaan bahan pokok (sembako).
Baca juga: 537 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Tempat Kerja dalam Lima Tahun
Karena itu, koordinasi lintas sektor, pemerintah, swasta, hingga pihak personal sangat dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi turut dilaporkan. Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang, seraya memastikan PLN dan operator seluler sedang melakukan langkah-langkah pemulihan di sejumlah titik.
Hingga saat ini, Tim Pemerintah Aceh bersama unsur kabupaten/kota masih melakukan penanganan di lapangan. Pendataan jumlah korban terdampak dan kerugian masih berlangsung dan akan diumumkan setelah verifikasi selesai.
Pemerintah Aceh mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus mematuhi informasi resmi dari BPBD, BMKG, dan instansi berwenang.
“Kami memastikan seluruh upaya penanggulangan bencana dilakukan secara cepat, terpadu, dan terukur,” tutup Muhammad MTA, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Rabu (26/11/2025).
