PUNCA.CO – Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menyampaikan simpati dan solidaritas masyarakat Eropa atas bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, termasuk Aceh, dalam pertemuan resmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, Kamis (18/12/2025).
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 WIB di Kantor Delegasi Uni Eropa, Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, tersebut menjadi forum dialog strategis antara Aceh dan Uni Eropa. Wali Nanggroe hadir bersama delegasi, termasuk anggota Tim Evaluasi Implementasi MoU Helsinki, yakni Prof. Dr. Syahrizal Abas, Prof. Dr. Yusri Yusuf, dan Dr. Raviq.
Baca juga: Puluhan Warga Masih Hilang Akibat Bencana Banjir dan Longsor di Aceh
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa didampingi oleh Duta Besar Spanyol, Wakil Duta Besar Belanda, serta Atase Politik Delegasi Uni Eropa. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka, hangat, dan konstruktif.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Uni Eropa menegaskan bahwa simpati yang disampaikan merupakan wujud solidaritas komunitas Eropa terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia juga menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk terus membangun hubungan kemitraan yang dilandasi nilai kemanusiaan dan kerja sama jangka panjang.
Baca juga: IPAU Salurkan 8 Ton Bantuan dan Turunkan 30 Relawan ke Lokasi Banjir
Selain isu kebencanaan, pembahasan pertemuan turut difokuskan pada peluang penguatan kerja sama di bidang pendidikan, pengembangan olahraga, serta pertukaran budaya antara Aceh dan negara-negara Eropa. Kedua pihak sepakat bahwa pengembangan sumber daya manusia dan penguatan hubungan antar masyarakat menjadi fondasi penting dalam memperdalam kemitraan.
Menanggapi simpati tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta empati Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Ia menjelaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana di Aceh terus berjalan secara bertahap, dengan penekanan pada pemulihan sosial, stabilisasi kondisi masyarakat, serta rekonstruksi yang berkelanjutan.[]
