PUNCA.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muda Seudang menilai desakan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, agar Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir diganti sebagai langkah yang kurang tepat di tengah kondisi Aceh yang sedang dilanda bencana banjir dan longsor besar.
Muda Seudang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan polemik tidak perlu dan memfokuskan energi bersama mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status Darurat Nasional.
Ketua DPP Muda Seudang Agam Nur Muhajir, S.IP melalui juru bicaranya, Muhammad Chalis, S.IP, mengungkapkan saat ini Aceh membutuhkan persatuan, bukan saling menyalahkan.
Baca juga: Hujan Lebat Picu Banjir Susulan di Pidie Jaya, Belasan Desa Tergenang
“Kita harus bijak melihat situasi. Lebih baik fokus desak pemerintah pusat segera tetapkan status Darurat Nasional dan bahu-membahu dilapangan membantu masyarakat terdampak,” kata Chalis, Kamis (25/12/2025).
Menurutnya, mendesak pergantian Sekda Aceh di tengah bencana justru berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Ia menegaskan, seluruh unsur pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah bekerja maksimal dalam kondisi serba darurat.
“Dalam situasi seperti ini, kinerja siapa pun seharusnya diapresiasi dan didukung, bukan malah disalahkan dan dianggap tidak menjalankan perannya,” ujarnya.
Chalis juga menilai, kritik terhadap Sekda Aceh secara tidak langsung sama dengan mempertanyakan keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, mengingat Sekda merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang ditetapkan Gubernur.
Baca juga: Harga Emas Melambung, Calon Pengantin Tunda Beli Mahar
“Kalau Sekda disalahkan, berarti itu juga menyasar Mualem, ya kan. Sekda kan pilihan Mualem. Logikanya begitu,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejauh ini banyak pihak justru mengapresiasi kinerja Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dalam merespons bencana, termasuk kerja-kerja jajaran dibawahnya yang tidak selalu terekspos ke publik.
“Ada banyak mereka yang bekerja dan tidak terekspose publik. Itu termasuk peran Sekda dan jajaran,” katanya.
Chalis menilai fokus utama saat ini seharusnya diarahkan ke pemerintah pusat. Pasalnya, bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera disebut-sebut sebagai yang terparah dalam satu dekade terakhir.
“Dengan skala bencana sebesar ini, wajar jika banyak daerah kewalahan. Yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah pusat belum juga menetapkan status Darurat Nasional,” ujarnya.
Baca juga: Jembatan Tenge Besi di Bener Meriah Kembali Bisa Dilintasi
Ia pun mendorong Askhalani atau GeRAK Aceh agar mengambil peran strategis dengan mengusut dan mengawal alasan di balik tak kunjungnya penetapan status Darurat Nasional terhadap bencana yang melanda Aceh
“Harusnya GeRAK berada di garis depan membedah kebijakan pusat. Ajak lembaga-lembaga terkait, dorong transparansi, dan satukan suara rakyat,” kata Chalis.
Chalis mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk organisasi masyarakat sipil, dapat bersatu menekan pemerintah pusat agar segera mengambil kebijakan yang berpihak pada korban bencana.
