PUNCA.CO – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan persetujuan atas permohonan izin perjalanan luar negeri Bupati Aceh Selatan. Ia menuturkan, sekalipun Menteri Dalam Negeri menandatangani izin tersebut, keputusan tanggung jawab tetap berada pada pemerintah pusat.
“Surat izin perjalanan luar negeri Bupati Aceh Selatan tidak saya teken. Walaupun Mendagri yang teken, terserah sama dia. Tapi saya tidak teken. Untuk sementara waktu jangan pergi. Tapi dia pergi juga, terserah. Sama Mendagri nanti sanksinya apa,” ujar Mualem, Sabtu (6/12/2025).
Gubernur menyayangkan keputusan kepala daerah bepergian ketika Aceh sedang dilanda bencana besar. Menurutnya, situasi di lapangan sangat berat dan membutuhkan kehadiran penuh seluruh jajaran pemerintahan.
“Semua aparat jangan banyak yang cengeng. Ini saja sudah kewalahan, belum lagi apa, tsunami yang kedua kali,” tegasnya menggambarkan kondisi penanganan bencana yang terus meningkat.
Ia menyampaikan bahwa kebutuhan mendesak warga terdampak belum tertangani sepenuhnya, terutama dalam hal bahan makanan. Banyak wilayah pedalaman yang belum tersentuh bantuan akibat akses darat terputus.
Baca juga: Muda Seudang Aceh Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir
“Yang kita tahu, mereka banyak membutuhkan sembako dan belum terjamah ke pedalaman. Mereka tidak bisa kita salurkan bantuan lewat jalan darat karena masih banjir dan jembatan putus.”
Gubernur menegaskan pihaknya kini mengandalkan perahu karet untuk menjangkau daerah yang sepenuhnya terisolir. Ia mengaku mendapatkan laporan kondisi memprihatinkan dari sejumlah titik.
“Kondisinya sangat berat. Orang mati bukan karena banjir, tapi mati kelaparan,” ujarnya.
Muzakir juga telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah, termasuk para keuchik, untuk bergerak cepat memastikan penyediaan dan distribusi sembako bagi masyarakat.
Baca juga: Gubernur Bakal Tegur Bupati Aceh Selatan jika Benar Umrah Tanpa Izin
“Saya instruksikan semuanya bekerja aktif supaya penyaluran sembako cukup untuk mereka yang membutuhkan.”
Ia menyebut sejumlah wilayah yang kini menjadi prioritas utama akibat dampak bencana yang sangat parah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
“Fasilitas umum semuanya hancur. Yang bisa kita akses baru kecamatan. Aceh Utara saja ada 41 lokasi yang sudah terdata, belum termasuk yang belum terdaftar, belum lagi Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Aceh Timur sampai Lokop sana belum terjamah,” kata Gubernur.
