Home Lokal Mualem Bantah Isu Permintaan Bantuan ke PBB
Lokal

Mualem Bantah Isu Permintaan Bantuan ke PBB

Isu Bantuan Internasional Disebut Berasal dari LSM, Bukan Pemerintah Aceh

Share
Mualem Bantah Isu Permintaan Bantuan ke PBB
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem. | Dok. Humas Pemprov Aceh
Share

PUNCA.CO – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem membantah kabar yang menyebut adanya permintaan bantuan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penanganan bencana di Aceh.

Mualem menegaskan tidak pernah ada permohonan resmi yang diajukan pemerintah daerah kepada lembaga internasional tersebut.

Ia mengatakan informasi yang beredar berasal dari pihak di luar pemerintah dan tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Pemerintah Aceh. Menurutnya, isu tersebut muncul akibat kesalahpahaman.

Baca juga: Listrik Padam Bergilir, Tapi Keadilannya Tidak Terasa

“Itu bukan dari kita. Dibuat oleh LSM dan di luar kewenangan pemerintah,” kata Muzakir Manaf di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).

Gubernur menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Aceh masih mengandalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan bencana. Ia menegaskan Aceh belum mengajukan permintaan bantuan dari pihak asing.
Meski demikian, Pemerintah Aceh tidak menutup diri terhadap bantuan kemanusiaan yang datang dari berbagai pihak.

Setiap bantuan yang diberikan, kata Muzakir Manaf, akan diterima selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada yang ingin membantu, tentu kita terima,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, turut meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan tidak pernah ada surat Gubernur Aceh yang ditujukan kepada PBB.

Baca juga: Kalimantan Tengah Salurkan Donasi Rp 2,9 Miliar untuk Bencana Banjir dan Longsor Aceh

Menurut MTA, surat yang dimaksud hanya ditujukan kepada sejumlah lembaga yang beroperasi di dalam negeri dan memiliki program di Aceh. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam penanganan bencana.

“Surat itu untuk lembaga yang ada di Indonesia. Namun kemudian disalahartikan seolah-olah ditujukan ke PBB,” kata MTA.

Ia menambahkan, seluruh langkah penanganan dan pemulihan bencana di Aceh tetap berada dalam koordinasi dan pengawasan Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah, lanjut MTA, terus berupaya mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat segera bangkit dari dampak bencana.

Share
Tulisan Terkait

APBA 2026 Mulai Direalisasikan Pekan Kedua Februari

PUNCA.CO – Pemerintah Aceh memastikan tindak lanjut (tinjut) hasil evaluasi Anggaran Pendapatan...

Sekda Aceh Hadiri 7th Aceh Upstream Oil and Gas Supply Chain Management Summit 2026

PUNCA.CO – Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mewakili Gubernur Aceh menghadiri kegiatan...

5.486 PPPK Paruh Waktu Bakal Dilantik Mualem Hari Ini

PUNCA.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dijadwalkan melantik sebanyak 5.486 Pegawai...

Pemerintah Aceh Percepat Identifikasi Lahan Huntap di 17 Kabupaten/Kota

PUNCA.CO – Pemerintah Aceh bergerak cepat mematangkan ketersediaan lahan untuk pembangunan Hunian...