PUNCA.CO – Dugaan kelalaian pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh kembali memicu kemarahan publik. Muda Seudang Aceh Barat menilai insiden tersebut bukan kejadian pertama, melainkan bagian dari akumulasi persoalan manajerial yang mencerminkan kegagalan kepemimpinan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien, dr Ilum Anam.
Desakan agar direktur rumah sakit milik Pemkab Aceh Barat itu diganti menguat setelah kasus seorang anak dengan kondisi pipi robek yang dilaporkan tidak mendapatkan penanganan medis di IGD selama kurang lebih dua jam. Karena tak kunjung mendapat kejelasan layanan, orang tua korban akhirnya membawa anak tersebut ke RS Swasta Harapan Sehat, hingga akhirnya mendapat perawatan.
Kepala Divisi Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPW Muda Seudang Aceh Barat, Maulana Ridwan Raden, menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan puncak dari persoalan yang telah lama terjadi.
Baca juga: Target Lifting Kondensat WK Aceh Akhir Tahun Tercapai
“Ini bukan kesalahan pertama, dan sangat berbahaya jika terus dianggap sepele. Yang kita lihat hari ini adalah akibat langsung dari kegagalan manajemen yang dibiarkan terlalu lama tanpa evaluasi serius,” tegas Maulana kepada awak media PUNCA.CO, Rabu (31/12/2025).
Maulana menyebut, selama dr Ilum Anam menjabat sebagai direktur, RSUD Cut Nyak Dhien telah berulang kali menjadi sorotan publik. Mulai dari keluhan lambannya pelayanan, khususnya di IGD, polemik tata kelola rumah sakit, hingga persoalan pengelolaan keuangan dan administrasi yang sempat menjadi temuan dan perbincangan masyarakat.
Selain itu, masalah fasilitas dan infrastruktur rumah sakit juga dinilai menimbulkan kekhawatiran terhadap standar keselamatan pasien. Konflik internal terkait jasa layanan dan remunerasi tenaga kesehatan pun disebut berdampak langsung pada stabilitas dan kualitas pelayanan.
Baca juga: Lembaga Wali Nanggroe Turunkan Relawan ke Aceh Tamiang
Muda Seudang Aceh Barat juga menyoroti indikasi bahwa direktur rumah sakit tidak sepenuhnya fokus menjalankan tugas manajerial.
“Kami menerima berbagai laporan dan melihat indikasi bahwa direktur masih aktif mengejar insentif sebagai dokter spesialis, sehingga harus melakukan visit pasien. Akibatnya, visit tidak optimal, sementara tugas-tugas manajerial justru terbengkalai,” ungkap Maulana.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan konflik peran yang serius. Jabatan direktur, kata Maulana, menuntut fokus penuh pada pengelolaan sistem, pengawasan pelayanan, serta pengambilan keputusan strategis.
“Tidak ada larangan seorang direktur berlatar belakang dokter. Tapi ketika kepentingan insentif klinis mengganggu fungsi kepemimpinan dan keselamatan pasien, maka ini sudah menjadi masalah struktural,” ujarnya.
Baca juga: Warga Desa Diminta Mengungsi Pasca Naik Level Gunung Bur Ni Telong
Maulana menilai lemahnya fokus manajerial berdampak langsung terhadap buruknya koordinasi, lambannya respons IGD, hingga minimnya kontrol di lapangan.
“Semua ini menunjukkan satu pola yang sama, yaitu manajemen tidak sehat, kepemimpinan lemah, dan tidak berpihak pada keselamatan pasien,” katanya.
Ia menegaskan, sebagai rumah sakit pemerintah milik Kabupaten Aceh Barat, RSUD Cut Nyak Dhien seharusnya menjadi rujukan utama yang aman dan cepat dalam memberikan pertolongan, terutama bagi masyarakat kecil.
Baca juga: Status Gunung Bur Ni Telong Naik ke Level Siaga, Aktivitas Vulkanik Meningkat
“Kami menolak keras kegagalan ini , Jangan tunggu beliau pensiun. Apalagi melihat wacana kepegawaian ke depan, bisa berkepanjangan masa jabatan nya. Lantas apa jaminan nya besok beliau bekerja lebih baik?”, ujarnya.
“Hari ini masih anak dengan pipi robek. Besok bisa saja kasus yang lebih berat. Jika sampai ada korban jiwa akibat lambannya pelayanan, maka itu adalah kegagalan kolektif yang tidak bisa dimaafkan,” tambahnya.
Atas dasar itu, DPW Muda Seudang Aceh Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera mengambil langkah tegas, di antaranya mencopot dan mengganti Direktur RSUD Cut Nyak Dhien tanpa menunggu masa pensiun. Termasuk melakukan evaluasi serta audit manajerial secara menyeluruh, dan memastikan keselamatan pasien menjadi prioritas utama kebijakan daerah.
“Kesehatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi menjaga jabatan seseorang. Jika pemerintah daerah masih mempertahankan pimpinan rumah sakit dengan rekam jejak persoalan seperti ini, publik berhak menilai ada pembiaran yang disengaja,” pungkas Maulana Ridwan Raden.
