PUNCA.CO – Pemerintah Aceh membeberkan secara terbuka penggunaan anggaran dalam upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Sejak status bencana hidrometeorologi ditetapkan sebagai bencana Aceh, berbagai langkah tanggap darurat langsung dijalankan sesuai ketentuan kebencanaan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan salah satu langkah awal yang dilakukan adalah pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh. Posko ini menjadi pusat komando penanganan darurat yang melibatkan seluruh instansi dan komponen terkait.
Baca juga: Menteri Pertanian Pimpin Groundbreaking Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana di Aceh Utara
“Sejak status bencana ditetapkan, Pemerintah Aceh langsung bergerak melakukan penanganan sesuai aturan. Pos Komando Tanggap Darurat menjadi kunci koordinasi seluruh langkah kedaruratan,” kata Muhammad MTA dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).
Terkait anggaran, Muhammad MTA menjelaskan bantuan keuangan yang masuk dari pemerintah daerah lain ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Aceh hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 32.404.958.400.
Dari jumlah tersebut, Rp 26.774.964.200 telah disalurkan kepada kabupaten/kota terdampak bencana dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui dua tahap penyaluran. Tahap I disalurkan sebesar Rp 8,8 miliar kepada 18 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah jiwa terdampak, pengungsi, dan status bencana masing-masing daerah. Sementara Tahap II sebesar Rp 17.974.964.200 disalurkan kepada 11 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi gampong sulit transportasi, jumlah pengungsi, bantuan khusus sesuai tujuan daerah pemberi, serta status bencana.
Baca juga: Pemerintah Aceh Bantah Gaji ASN Lhokseumawe Tertahan Gara-gara SK Gubernur
“Sisa bantuan keuangan sebesar Rp 5.629.994.200 akan dianggarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berjalan,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 80.973.612.274, termasuk bantuan Presiden sebesar Rp 20 miliar. Hingga saat ini, realisasi pencairan BTT mencapai Rp 71.490.612.745 yang disalurkan ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), seperti Dinas Kesehatan, BPBA, Dinas PUPR, Dinas Sosial, hingga Dinas Perhubungan.
Namun, karena keterbatasan waktu anggaran dan efektivitas kebutuhan di lapangan, sebagian anggaran tidak terserap optimal. Sebanyak Rp 21.272.642.507 dikembalikan ke kas daerah dan akan digunakan kembali pada Tahun Anggaran 2026. “Proses belanja oleh SKPA masih terus berjalan, terutama untuk penanganan darurat di sektor kesehatan dan pekerjaan umum,” jelasnya.
Baca juga: Seorang Warga Krueng Seumayam Tewas Diterkam Harimau
Muhammad MTA menambahkan, penggunaan BTT didominasi untuk belanja bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Hingga akhir Desember 2025, sekitar 695 ribu ton logistik yang bersumber dari BTT telah disalurkan ke kabupaten/kota yang terdampak parah. Selain itu, BTT juga digunakan untuk penanganan akses jalan, sungai, jembatan, pembersihan material bencana, serta pembiayaan relawan yang terlibat dalam operasional posko tanggap darurat.
Seluruh penggunaan anggaran tersebut, kata dia, akan dilaporkan secara khusus sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan kepada pihak terkait.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak, baik secara personal maupun kelembagaan, yang terus memantau kebijakan dan tata kelola Pemerintah Aceh. Ini bagian dari upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang baik dan membantu Aceh bangkit dari bencana,” pungkas Muhammad MTA.
