Κesepakatan politik antara Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memasuki tahun ke-21. Sejauh ini, transformasi kombatan dalam arena demokrasi telah melewati empat momentum politik yaitu 2009, 2014, 2019 dan terakhir 2024. Sedangkan pilkada juga telah berlangsung empat kali, yaitu 2007, 2012, 2017 dan 2025. Generasi kombatan GAM masih menjadi aktor sentral dalam setiap momentum politik tersebut. Capaian ini membuktikan bahwa GAM memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga perdamaian. Meskipun demikian, banyak analisa disampaikan kecenderungan untuk kembali ke konflik bersenjata masih tinggi, baik on scenario ataupun terjadi sendirinya. Hal itu dilihat atas semakin kuatnya kontradiksi pokok terjadi di internal Aceh. Elit Aceh belum mampu membangun common goal sebagaimana dipesan oleh Wali Hasan di Tiro atas agenda “Aceh national interests”.
Memasuk tahun ke-21 perdamaian, kepemimpinan politik Aceh ditangan panglima Gerakan Aceh Merdeka, yaitu H.Muzakir Manaf atau dipanggil Mualem, sedangkan di pimpinan nasional adalah Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang dulu menumpas gerakan perlawanan Gerakan Aceh Merdeka. Momentum seperti ini langka terjadi, namun situasi ini dapat menjadi peluang dan kesempatan jika politik elit Aceh dapat menyiapkan agenda strategisnya.
Baca juga: Waspada Akun Facebook Palsu Catut Nama Mualem
Kedua mereka berlatar belakang militer dan keduanya ketua umum partai Politik yaitu Partai Gerindra dan Partai Aceh.
Kedekatan keduanya sudah lama terbangun, sehingga Mualem selalu berdiri didepan dalam memenangkan Prabowo Subianto saat Pilpres. Dan hasilnya, pilpres 2024 Prabowo terpilih menjadi Presiden dan Mualem terpilih menjadi Gubernur Aceh pada Pilkada 2024.
Baca juga: Prabowo Lantik Juda Agung sebagai Wamenkeu
Hubungan Aceh – Jakarta
Hubungan Aceh-Jakarta diatur oleh konstitusi, yaitu Undang-undang No.11/2006 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Namun, implementasi UU tersebut penuh tantangan, sejak Irwandi-Nazar (2007-2012), Zaini – Mualem (2012-2017), Irwandi – Nova (2017 – 2024) dan terakhir Mualem-Fek Fad (2025-2030) namun pola relasi Aceh – Jakarta menghadapi tarikan kepentingan yang masih sulit untuk dibina dalam kerangka menjadikan Aceh yang berdaulat dalam bagian Negara Republik Indonesia.
Namun, kepemimpinan Aceh dan Nasional saat ini, Aceh memiliki kesempatan yang sangat bagus, yaitu hubungan Presiden Prabowo dengan Gubernur Mualem, chemistry keduanya mampu mereka transformasikan dari musuh menjadi sahabat politik. Dalam dunia resolusi konflik, perubahan elit demikian memiliki peluang terhadap berkelanjutan sebuah perdamaian, meskipun sempalan yang ultranasionalis bekerja menciptakan suasana yang dapat relapse of conflict.
Baca juga: Audiensi dengan Prabowo, PKB Sepakat Pilkada Lewat DPRD
Pertanyaan besarnya ? apakah elit Aceh terutama eksekutif/birokrat menyadari dan memahami peluang ini. Ataukah, mereka mengetahui tapi tidak tahu apa yang mesti dilakukan, atau mengetahui tapi tidak mau menambah beban kerja, atau pula malah mempertahankan cara pandang “kreuh ceukang” sebagaimana diplomasi Aceh era kepemimpinan sebelumnya.
Baca juga: Jelang Ramadan, Bahan Dapur di Aceh Besar Mulai Naik
Setahun Kepemimpinan Mualem-Dek Fad
Mualem dilantik 12 Februari 2025, artinya tujuh hari lagi genap setahun, Mualem sudah banyak menunjukkan keberhasilannya dalam memimpin. Salah satunya, kembalinya empat pulau yang diklaim bagi Sumatera Utara, namun berkat kepiawaian diplomasi Mualem, pulau tersebut kembali setelah berjuang panjang.
Kemudian Mualem mampu meyakinkan Bappenas untuk menjawab kebutuhan warga Barat Selatan agar jalan Geurutee dapat dibangun terowongan, dan menteri Bappenas langsung menurunkan tim studi kelayakan untuk dibangun. Begitu pula agenda pengembalian Tanah Waqaf Blang Padang untuk masjid Raya, serta revisi UUPA agar semakin sesuai dengan kerangka pemerintahan otonomi khusus. Ketiga agenda ini harus terus dikawal agar terwujud sebagaimana keberhasilan empat pulau.
Baca juga: Putra Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, Tewas Ditembak
Terakhir, Mualem sebagai kepala Pemerintah Aceh langsung memimpin penanggulangan bencana hidrometeorologi yang meluluhlantakan Aceh. Empati dan tanggung jawab Mualem mengundang simpati masyarakat nasional, mereka mendukung agar presiden menetapkan status bencana menjadi Bencana Nasional, meskipun presiden tidak menetapkannya hingga hari ini. Namun, kepemimpinan Mualem memberikan semangat baru bagi Aceh, Mualem mampu keluar sebagai gubernur dan kepala pemerintah Aceh yang tidak terjebak dengan rutinitas dan protokoler, beliau tunjukkan bahwa beliau adalah sosok pemimpin rakyat.
Namun demikian, hal yang di sayangkan, justeru eksekutif/birokrasi yang menjalankan pemerintahan yang dipimpin Mualem, mereka berhasil membuat Mualem senang dalam layanannya, namun sejauh ini elit birokrasi Aceh belum mampu keluar dari rutinitasnya. Pembuktiannya, salah satunya adalah terlambatnya penyerahan draf RPJM Aceh 2025- 2030 sehingga pengesahannya menjadi terlambat. Begitu pula dengan KUA PPAS APBAP 2025 dan KUA PPAS APBA 2026, semua tahapannya terlampaui penyerahannya. Sehingga komunikasi antar kedua Lembaga ini, legislatif dan eksekutif, selalu buruk. Sedangkan publik menilai kelambanan tersebut ada dipihak DPR Aceh, namun sebaliknya justru lambannya kinerja eksekutif atas kesiapan dokumen yang lambat.
Baca juga: Wali Nanggroe: Akses Layanan Kesehatan Harus Dibuka Luas
Di sisi lain, Mualem begitu popular, ia dijadikan “peace branding” oleh Presiden Prabowo dalam forum-forum strategis, mulai saat pelantikan bersama kepala daerah, forum nasional dan bahkan forum internasional di Rusia dimana Prabowo jelaskan pada Presiden Putin sosok Panglima Gerakan Aceh Merdeka tersebut.
Sebagai tim pemenangan 02, merupakan kebanggaan, namun keberhasilan kepemimpinan Mualem sebagai Gubernur atau Kepala Pemerintah Aceh tetap saja di tangan team kerjanya yaitu eksekutif, dalam hal ini Sekda, para asisten gubernur, TAPA dan kepala SKPA serta seluruh ASN. Sedangkan tim pemenangan dan kader partai sudah selesai setelah memenangkan di Pilkada, kita hanya memastikan visi-misi Mualem-Dek Fad dijalankan sesuai dengan yang sudah dirumuskan oleh tim pemenangan sebelumnya.
Baca juga: Persiraja Resmi Tunjuk Jaya Hartono Sebagai Pelatih Baru
Sejauh ini, kita menilai para pembantu Mualem di Pemerintah Aceh belum efektif dalam mendukung pemerintahan ini. Kita nilai saat penyampaian Mualem dalam beberapa forum rapat koordinasi informasi program yang disampaikan belum sesuai dengan visi-misi. Harusnya, para pembantu Mualem dapat menyiapkan bahan dan dokumen sebelum Mualem mempresentasikannya ketika bertemu dengan Presiden, Menteri maupun forum-forum strategis lainnya. Misalnya, Penyampaian Mualem atas kebutuhan alat berat untuk kepentingan pembersihan wilayah bencana, Mualem hanya melaporkan kebutuhan 5 unit alat berat padahal dampak bencana kita sangat parah. Kalau para pembantu Mualem siap, maka presentasi Mualem tidak demikian, tentunya lebih efektif dan tersampaikan arah tuju serta agenda Pemerintah Aceh yang lebih jelas sehingga Pemerintah pusat dapat mengikuti kerangka kerjanya sesuai dengan konsep Pemerintah Aceh.
Kita bisa kilas balik, Presiden Prabowo berkali-kali ke Aceh, dan juga mengadakan pertemuan khusus untuk bahas langkah-langkah strategis penanggulangan bencana. Seharusnya Bappeda dan juga BPBA yang dipimpin oleh Sekda dan para asisten sudah jauh hari menyiapkan rancangan strategis rehab-rekon bencana ini, sehingga saat Mualem berdua dengan Presiden dalam satu kendaraan atau Mualem bersama para Menteri dapat menyerahkan dokumen langsung di tangan Presiden. Itu kesempatan paling bagus agar Presiden mendapatkan informasi atau data dari tangan kepala pemerintah Aceh langsung.
Baca juga: Tujuh Terdakwa Korupsi Pengadaan Wastafel Sekolah di Aceh Didakwa Merugikan Negara Rp2,97 Miliar
Faktanya, kita lamban menyiapkan hal-hal tersebut, padahal para pembantu Gubernur-Wakil Gubernur kita ramai jumlahnya. Lagi-lagi ! kita kehilangan momentum, sebaliknya kita selalu menyalahkan Jakarta, padahal kita sendiri yang tidak siap di era diplomasi ini.
Jadi, keberadaan Sekda dan para asisten beserta kepala SKPA, harus menyiapkan bahan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur setiap harinya. Supaya setiap isu yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur itu singkron. Sekda memiliki peran strategis untuk memastikan keseimbangan kedua pimpinan ini dalam memimpin Aceh sesuai tupoksi mereka. Begitu pula elit SKPA, mereka harus diberikan jaminan dalam bekerja, jangan ditakuti dengan bayangan pergantian, mereka harus menjadi kekuatan sebagai team kerja Mualem-Dek Fad.
Baca juga: Majelis Hakim Vonis Dua Terdakwa Korupsi BGP Aceh 3 Tahun Penjara, Denda Rp100 Juta
Untuk itu, genap setahun kepemimpinan Mualem-Dek Fad, waktu yang tepat bagi Mualem untuk melakukan evaluasi total elit Pemerintah Aceh. Mualem dapat memastikan pembantunya orang yang loyal, tidak menelikung dibelakang dan bukan “Asal Bapak Senang” , karena orang demikian berarti sedang bekerja meruntuhkan kedudukan pemimpin dimata publik. Selanjutnya pertimbangan utama adalah mampu menerjemahkan kepentingan politik yang sedang diperjuangkan sebagaimana visi-misi Mualem-Dek Fad.
Maka memasuki tahun kedua, merupakan waktu yang tepat untuk memperbaiki tata Kelola pemerintahan yang dipimpin oleh Mualem-Dek Fad, karena kita punya waktu tiga tahun 2026-2028 untuk membuktikan program yang kita jalankan menjawab kebutuhan rakyat Aceh.
Baca juga: Satgas Kemendagri Gelombang I di Aceh Tamiang Dipulangkan
Terakhir, bagi kita semua, peluang untuk membangun Aceh sangat besar saat ini, sebab “tuah tuboh” Mualem dimata Prabowo menjadi kekuatan memperbaiki relasi Aceh-Jakarta, membuka kunci atas keterbatasan kewenangan Aceh, membuka kembali Pelabuhan pintu ekspor-impor dan perdagangan Aceh, dan sebagainya, sehingga ditangan Mualem kita dapat mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh.
Penulis: Juanda Djamal, Ketua Divisi Kawal Suara/Saksi Badan Pemenangan Aceh Mualem-Dek Fadh
