PUNCA.CO – Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Hasballah, S.Ag., menyoroti lemahnya komunikasi publik Pemerintah Aceh terkait polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menilai kegelisahan masyarakat dipicu oleh cara penyampaian informasi yang kurang tepat oleh juru bicara pemerintah, Muhammad MTA.
Menurut Hasballah, MTA tidak mampu menerjemahkan substansi kebijakan Pemerintah Aceh terkait JKA secara utuh kepada publik. Padahal, kata dia, persepsi masyarakat terhadap kebijakan sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri.
“MTA mesti paham, isu JKA sensitif. Harusnya lebih cekatan dalam menginformasikannya,” ujar Hasballah, Jum’at (3/4/2026).
Baca juga: Partai Aceh Komit JKA Tidak Akan Pernah di Hapus, Irfansyah: Saya Pastikan
Ia menegaskan, isu penghapusan JKA sangat berpotensi memicu kegelisahan publik. Sebab, selama ini JKA menjadi instrumen penting dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.
Meski demikian, Pemerintah Aceh telah menegaskan bahwa JKA tidak dihapus, melainkan hanya disesuaikan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Namun, Hasballah menilai penjelasan tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Penguatan komunikasi publik harus ditingkatkan. Jangan asal menyampaikan informasi tanpa mempertimbangkan dampaknya,” katanya.
Baca juga: Terima Kunjungan Kaposwil PRR, Wali Nanggroe Minta Penanganan Menyeluruh Aceh Pasca Bencana
Menurut Hasballah, tugas juru bicara bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsir keliru.
“Tugas jubir berpikir bagaimana informasi yang disampaikan mudah dicerna publik agar tidak salah diartikan. Kalau cuma sekadar menyampaikan informasi, tidak perlu ada jubir,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, buruknya kinerja juru bicara dapat berdampak luas, termasuk terhadap citra kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), serta elektabilitas Partai Aceh.
“Jangan sampai gara-gara buruknya kinerja jubir, Mualem dan Partai Aceh menjadi korban,” ujarnya.
Baca juga: Tgk. Habibi An-Nawawi Dijadwalkan Isi Tabligh Akbar di Masjid Raya Baiturrahman
Hasballah meminta Pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi pola penyampaian informasi kebijakan agar persoalan serupa tidak terulang. Ia menilai, meski JKA tidak dihapus, lemahnya komunikasi publik justru memicu kegelisahan masyarakat dan memantik kritik di media sosial.
“Dampaknya, Partai Aceh menjadi bulan-bulanan masyarakat di media sosial dan ini bisa melemahkan kepemimpinan Mualem,” pungkasnya.
Dengan kondisi saal ini, semua pihak harapnya untuk mengambil bagian meluruskan informasi terkait kebijakan JKA terbaru agar tidak ada multitafsir.
“Dinas dan pihak-pihak terkait lainnya juga harus mengambil bagian untuk mensosialisasikan kebijakan terbaru soal JKA kepada masyarakat,” tutupnya.
