PUNCA.CO – Pandangan yang bermuara pada upaya pergantian Ketua DPRA, Zulfadli alias Abang Samalanga, sebagai konsekuensi kegagalan politik dinilai terlalu menyederhanakan persoalan. Dinamika di parlemen tidak bisa semata-mata diukur dari hasil elektoral di satu wilayah.
Pengamat politik Nasional, Yulis Saputra, S.I.P., MA., menegaskan posisi Ketua DPRA merupakan jabatan politik yang lahir dari konfigurasi kekuatan partai di parlemen dan kepercayaan pimpinan partai, bukan semata hasil langsung dari performa individu di daerah asalnya.
“Menarik garis lurus antara hasil Pilgub di Bireuen dengan posisi Ketua DPRA adalah argumentasi yang lemah. Objektifitas politik tidak bekerja seperti itu,” ujar lulusan Magiter Politik Universitas Nasional itu, Selasa (31/3/2026).
Baca juga: Mulai 1 April, ASN Terapkan Sistem Kerja dari Rumah Tiap Jum’at
Menurutnya, kekuatan seorang Ketua DPRA diukur oleh dukungan fraksi dan soliditas internal partai, bukan semata capaian suara di satu kabupaten. Ia membantah perspektif bahwa penempatan Ketua DPRA harus mampu menjadikan wilayah asal menjadi basis politik partai. Selanjutnya perspektif basis suara terbanyak partai saat pilgub menjadi acuan penunjukkan ketua DPRA adalah keliru dan melemahkan eksistensi partai serta memicu perpecahan secara internal.
“Ini lebih kepada tafsir sepihak. Dalam praktik politik, strategi menciptakan basis politik itu kolektif, bukan dibebankan ke satu figur saja. Dan tidak bisa dijadikan acuan,” katanya.
Terkait hasil Pilkada 2024 di Bireuen, ia menilai kekalahan pasangan Mualem-Dek Fadh disana tidak bisa dijadikan indikator tunggal kegagalan individu dari Abang Samalanga. Banyak faktor lain yang memengaruhi, mulai dari dinamika lokal, konfigurasi kandidat, hingga faktor eksternal yang berada di luar kendali individu.
Baca juga: Kadis Sosial Aceh Dampingi Menko PM Tinjau Sekolah Rakyat
“Pilkada itu kompleks. Tidak adil jika satu orang dijadikan kambing hitam atas hasil yang dipengaruhi begitu banyak variabel,” tegasnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa kondisi di Bireuen merupakan “anomali politik”. Dalam banyak kasus, kata dia, tidak sedikit elite politik yang justru menghadapi tantangan di daerah asalnya sendiri, tanpa serta-merta kehilangan legitimasi di tingkat yang lebih tinggi.
“Fenomena seperti itu lazim dalam politik. Tidak otomatis menjadi dasar untuk mencopot seseorang dari jabatan strategis,” ujarnya.
Baca juga: Kadis Sosial Aceh Dampingi Menko PM Tinjau Sekolah Rakyat
Lebih jauh, ia mengingatkan agar Partai Aceh tidak terjebak pada logika reaktif yang justru berpotensi melemahkan konsolidasi internal. Pergantian posisi strategis, kata dia, harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh dan pertimbangan yang matang, bukan tekanan opini sesaat.
Ketegasan Mualem untuk mempertahankan Zulfadhli hingga akhir periode 2029 dinilai keputusan yang tepat agar kepemimpin politik Partai Aceh di eksekutif dan legislatif dapat menjadi kekuatan politik pembangunan Aceh.
Makanya, bagi siapapun pengamat atau bahkan saingan politik, kata dia, tidak perlu berkeinginan untuk membantah keputusan Mualem tersebut. Keputusan itu dinilai sudah tepat dan tegas, agar terwujudnya cita-cita politik Aceh yang lebih strategis.
Baca juga: IRT Dituntut 8 Tahun 6 Bulan Penjara Atas Kasus Narkotika
Menurut pantauan, terdapat dua media yang dinilai sangat ambisius menghasilkan produk-produk jurnalistik yang menyudutkan Zulfadhli. Dirinya mengingatkan supaya media-media lokal tersebut agar lebih profesional. Giat-giat tersebut berpotensi memecah belah Partai Aceh dan hanya menciptakan dinamika tidak perlu hingga kegaduhan yang tidak substantif.
