PUNCA.CO – Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Melalui skema ini, bantuan direncanakan masuk langsung ke rekening penerima sehingga tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai.
Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dilansir tirto.id (13/10/2026), Hashim menjelaskan bahwa setiap warga negara nantinya akan memperoleh ponsel yang terhubung dengan rekening digital untuk menerima dana bantuan dari pemerintah.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi dengan rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing individu,” kata Hashim.
Baca juga: Harga Emas Perhiasan Banda Aceh Tembus Rp7,8 Juta per Mayam Setelah Ongkos Pembuatan
Ia menegaskan, bantuan sosial dan bantuan tunai yang selama ini diterima keluarga penerima manfaat tidak akan lagi disalurkan secara tunai.
“Tidak akan lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai (bansos),” tutur Hashim.
Menurut Hashim, penyaluran bantuan melalui ponsel dan rekening digital tersebut nantinya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menyerap dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi informal.
Selain rencana pembagian ponsel, pemerintah berupaya memperluas akses layanan perbankan. Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan rekening bagi masyarakat tanpa biaya pembukaan.
Baca juga: Mahasiswa MHU UIN Ar-Raniry Didorong Jadi Pengusaha di Industri Haji dan Umrah
“Karena itu, pemerintah telah mengambil keputusan untuk menggratiskan biaya pembukaan rekening sebesar Rp50 ribu, sehingga setiap warga negara Indonesia akan diberikan rekening tanpa dipungut biaya,” tutur Hashim.
BRI dan BSI Disiapkan untuk Perluas Inklusi Keuangan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. BRI dan BSI ditugaskan mempersiapkan rekening tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal itu dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga.
Dalam pelaksanaannya, BRI dan BSI akan memanfaatkan data kependudukan yang direkam Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Data tersebut kemudian dipadankan dengan sistem Bank Indonesia (BI) agar identitas penduduk dapat dikenali secara konsisten dalam ekosistem pembayaran.
Baca juga: Tanam Ganja di Pekarangan Rumah Warga, Pria di Banda Aceh Diamankan Polisi
Pemerintah juga merencanakan pemberian rekening kepada penduduk yang berusia 17 tahun bersamaan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Program perluasan akses rekening ini ditargetkan menjangkau sekitar 200 juta penduduk untuk mendorong inklusi keuangan nasional.
Meski demikian, mekanisme teknis kebijakan tersebut masih disiapkan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Penerbitan rekening selanjutnya akan dilakukan oleh BRI dan BSI melalui sistem yang dimiliki kedua bank tersebut.
