PUNCA.CO – Kabinet Merah Putih yang baru dibentuk oleh Prabowo Subianto menjadi pusat perhatian publik. Alasannya, kabinet ini dikenal dengan jumlah menteri dan kepala lembaga yang besar, yang tak ayal mengundang beragam pendapat dari berbagai kalangan. Beberapa kritikus bahkan menjuluki kabinet ini sebagai “kabinet gemuk” karena komposisinya yang melibatkan banyak tokoh, mirip dengan Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Jumlah total pejabat dalam Kabinet Merah Putih ini mencapai 112 orang, terdiri dari 53 menteri dan kepala lembaga, serta posisi wakil menteri dan wakil kepala lembaga yang menambah gemuknya kabinet.
Fenomena kabinet besar ini bukan tanpa alasan. Pengamat politik Adi Prayitno menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu.
“Saya kira memang secara prinsip kabinet itu apakah ramping ataupun gemuk itu tentu sangat tergantung. Bagaimana presiden terpilih itu menentukan langkah-langkah strategis ke depan yang akan dihadapi, ” ungkap Adi, Selasa (22/10/2024), sebagaimana dikutip dari Suara.com.
Ia menambahkan bahwa dinamika geopolitik, seperti perang Ukraina dan Rusia serta ketegangan yang meningkat di Timur Tengah, memaksa pemerintah Indonesia untuk lebih siaga dan siap mengantisipasi berbagai perubahan global yang dapat berdampak langsung pada stabilitas nasional.
Dalam sejarah Indonesia, kabinet besar bukanlah sesuatu yang baru. Kabinet Dwikora yang dibentuk pada masa Soekarno juga memiliki jumlah menteri yang sangat banyak, dengan latar belakang geopolitik yang serupa, yakni ketidakpastian dunia pasca-Perang Dunia II dan krisis ekonomi. Kabinet Dwikora I, yang berumur kurang dari dua tahun (1964-1966), terdiri dari 110 menteri dan pejabat setingkatnya. Bahkan, Kabinet Dwikora II yang berusia sangat singkat, hanya berjalan dari Februari hingga Maret 1966, mencatat jumlah 132 pejabat. Situasi geopolitik kala itu—terutama konfrontasi dengan Malaysia dan krisis ekonomi dalam negeri—memaksa Soekarno untuk membentuk kabinet dengan struktur besar guna menghadapi berbagai tekanan dari dalam maupun luar negeri.
Meski demikian, Adi Prayitno menekankan bahwa jumlah pejabat yang banyak ini tentu membawa konsekuensi, terutama dari segi anggaran negara. Namun, ia menekankan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kabinet ini dapat memberikan hasil nyata.
“Kritik publik soal koalisi gemuk itu harus dibayar dengan bukti nyata dan konkret. Semua lini harus bisa diselesaikan,” tegasnya.
Adi juga menyebut bahwa ekspektasi publik terhadap kabinet ini sangat tinggi, sehingga kabinet harus mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk membuktikan bahwa ukuran besar ini memiliki manfaat yang signifikan.
Lebih jauh, Adi menjelaskan bahwa langkah Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menunjukkan upaya untuk merangkul berbagai kekuatan politik nasional demi menciptakan sinergi yang kuat di dalam negeri. Dalam kondisi geopolitik global yang semakin tidak menentu, kabinet yang inklusif dan melibatkan banyak elemen politik diharapkan mampu menjaga stabilitas dalam negeri.
“Sepertinya, Prabowo ingin gaspol bahwa ke depan Indonesia itu harus menjadi negara berkembang, kompetitif, jangan lagi ada kemiskinan, jangan lagi ada pengangguran,” jelas Adi.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan era sebelumnya, namun tetap memiliki kompleksitas yang tinggi.
Kabinet besar ini diharapkan bisa memberikan solusi bagi berbagai permasalahan dalam negeri, termasuk meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mempercepat transisi Indonesia dari negara berkembang menuju negara dengan daya saing tinggi. Meskipun banyak kritik yang diarahkan pada besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai kabinet ini, Adi menilai bahwa jika kabinet dapat bekerja efektif dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak positif bagi rakyat, maka kritik tersebut akan mereda dengan sendirinya.
Seiring dengan sorotan publik terhadap kabinet yang gemuk ini, Adi menutup dengan peringatan bahwa kerja keras dan hasil nyata adalah satu-satunya cara untuk menjawab semua kritik yang datang.
Menurut Adi, tantangan ke depan sangat besar, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun keamanan. Oleh karena itu, kabinet Prabowo harus mampu bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa struktur besar yang mereka bentuk benar-benar memiliki manfaat bagi bangsa dan negara.
