PUNCA.CO – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rahmat Fitri dituntut pidana tujuh tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan wastafel dan sanitasi Covid-19 di Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh.
Sidang pembacaan amar tuntutan tersebut diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh dalam sidang yang diketuai majelis hakim Zulfikar, Rabu (13/11/2024).
Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda atas perkara itu sebesar Rp500 juta. Apabila tidak dibayar maka ditambah pidana enam bulan kurungan.
“Menyatakan terdakwa Rahmat Fitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 no Pasal 55 KUHPidana,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Aceh.
Untuk diketahui, kasus korupsi pengadaan wastafel ini telah menyeret tiga terdakwa yaitu Rahmat Fitri selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA), Muchlis sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Zulfahmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Pengadaan wastafel ini bersumber dari APBA refocusing Covid-19, dengan nilai kontrak Rp43,7 miliar yang dianggarkan melalui Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020. Atas perbuatannya sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp7,2 miliar lebih.
