PUNCA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna Tahun 2025 dengan agenda penetapan Draf Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Rabu (21/5/2025), bertempat di Gedung Rapat Paripurna DPR Aceh.
Ketua Tim Revisi UU Pemerintahan Aceh (UUPA), Tgk. Anwar Ramli, memaparkan sejumlah perubahan penting yang dituangkan dalam draf revisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa revisi mencakup perubahan pada 8 pasal dan penambahan 1 pasal baru, sehingga total terdapat 9 pasal yang diusulkan.
Yang pertama, dalam pasal 7 terkait dengan kewenangan Aceh, yaitu penegasan kewenangan pemerintah pusat agar tidak terjadi paradoks yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktek pelaksanaannya.
Yang kedua dalam pasal 11 yaitu penegasan norma, sandang, prosedur dan kriteria atau disingkat dengan NSPK agar tidak menghalagi kewenangan Aceh yang sudah diberikan.
Ketiga dalam Pasal 235 penegasan kedudukan dan kekuatan Qanun Aceh sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan pasal 270 yaitu makna dan kedudukan peraturan perundang-undangan Qanun NSPK dan peraturan pemerintah dalam penafsiran kewenangan Aceh.
Dan yang ke empat dalam pasal 183 terkait dengan pendapatan/fiskal yaitu tentang dana otonomi khusus (OTSUS), dan pasal 192 tentang regulasi lanjutan soal kedudukan zakat dalam undang-undang pemerintahan Aceh dan Pasal 251A merupakan pasal tambahan yang mengatur tentang pajak dan pendapatan lain, non pajak yang diperlukan guna untuk penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Kelima kewenangan dan pendapatan atau fiskal dalam pasal 160 meliputi kewenangan minyak dan gas bumi dan sumberdaya alam lainnya termasuk karbon serta pengaturan tentang aset, dan dalam pasal 165, adalah kewenangan Aceh dalam bidang perdagangan, pariwisata dan investasi yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah pusat.
Tgk. Anwar juga mengungkapkan bahwa Tim Revisi UUPA telah bertemu dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh, Ketua dan Wakil Ketua DPR Aceh. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus penyampaian laporan hasil penyusunan dan pembahasan draf revisi UUPA. Ia menyatakan bahwa Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe telah memberikan persetujuan terhadap draf revisi tersebut.
