PUNCA.CO – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saifuddin Muhammad, mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal untuk segera menyelesaikan persoalan aset daerah yang dinilai tidak terkelola dengan baik.
Menurutnya, banyak aset milik Pemerintah Aceh, baik bergerak maupun tidak bergerak, tidak memberikan manfaat maksimal dan bahkan merugikan keuangan daerah, terutama kendaraan dinas.
“Banyak mobil dinas dikuasai pihak lain, sementara APBA terus menanggung biaya operasional seperti BBM, onderdil, dan perawatan. Jika aset berada di tangan pihak tak berwenang harus segera ditarik. Jika memungkinkan, lebih baik dilelang saja agar tidak lagi menjadi beban,” kata Saifuddin, Rabu (15/1/2025).
Saifuddin, yang akrab disapa Yah Fud ini berharap Safrizal dapat menyelesaikan persoalan ini sebelum masa jabatannya berakhir, sehingga gubernur dan wakil gubernur definitif tidak lagi dibebani masalah aset daerah.
“Dengan demikian, mereka bisa fokus pada visi-misi dan janji kampanye kepada rakyat,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa pada 2023, DPRA telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, hasil rekomendasi pansus belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
“Kami melihat Pemerintah Aceh belum serius membenahi aset. Dengan kondisi keuangan daerah yang menurun akibat berkurangnya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), langkah efisiensi seperti evaluasi dan rasionalisasi kendaraan dinas sangat penting,” ujarnya.
Saifuddin menekankan pentingnya pengelolaan profesional terhadap aset-aset bernilai ekonomis, seperti alat berat, gedung, tanah, terminal, dan aset lainnya, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
“Keberadaan aset tidak boleh menjadi beban, melainkan sumber pendapatan,” pungkasnya.