Banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November hingga Desember 2025 kembali menjadi peringatan serius akan rapuhnya sistem mitigasi bencana di wilayah Sumatra. Curah hujan tinggi yang berlangsung dalam waktu lama menyebabkan meluapnya sungai-sungai besar, merendam permukiman warga, memutus akses jalan, serta memaksa ribuan masyarakat mengungsi. Di balik faktor alam tersebut, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih, yakni belum optimalnya pemanfaatan fungsi siber dalam penanganan banjir.
Baca juga: Kecewa, Warga Datangi Kantor PLN Meulaboh dan Serahkan Plakat Berisi Celana Dalam
Teknologi siber semestinya menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Integrasi data prakiraan cuaca, sensor tinggi muka air sungai, serta citra satelit memungkinkan sistem peringatan dini bekerja secara real-time. Namun, pada banjir akhir 2025, di sejumlah daerah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, informasi peringatan belum tersampaikan secara cepat dan merata. Akibatnya, proses evakuasi berjalan lambat dan risiko terhadap keselamatan masyarakat meningkat.
Selain peringatan dini, fungsi siber memiliki peran strategis dalam pemetaan wilayah rawan banjir. Sistem pemetaan digital berbasis Geographic Information System (GIS) mampu mengidentifikasi daerah dengan tingkat kerawanan tinggi secara lebih akurat. Sayangnya, banjir yang terus berulang di lokasi yang sama menunjukkan bahwa data dan analisis digital tersebut belum sepenuhnya dijadikan landasan utama dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan mitigasi jangka panjang.
Baca juga: BMKG Imbau Nelayan Waspadai Gelombang Tinggi di Perairan Barat Aceh
Dalam fase tanggap darurat, teknologi siber berperan penting dalam mempercepat koordinasi antar lembaga. Sistem informasi terpadu dapat membantu pemerintah daerah, BPBD, aparat keamanan, dan relawan dalam memantau kondisi lapangan, mengelola data pengungsi, serta mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran. Pengalaman banjir November–Desember 2025 memperlihatkan bahwa daerah yang telah memanfaatkan sistem digital cenderung lebih cepat dan efektif dalam merespons bencana dibanding wilayah yang masih mengandalkan mekanisme manual.
Lebih jauh, pemanfaatan fungsi siber juga membuka ruang partisipasi aktif masyarakat. Melalui media sosial dan platform pelaporan digital, warga dapat menyampaikan kondisi banjir, titik-titik terisolasi, serta kebutuhan mendesak di lapangan. Partisipasi ini tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan solidaritas sosial di tengah situasi darurat.
Baca juga: Melahirkan di Tengah Bencana, Ibu Hamil Aceh Tengah Dievakuasi Helikopter ke Banda Aceh
Banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Penguatan fungsi siber dalam penanganan bencana harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap. Investasi pada sistem digital terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen menjadikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Tanpa penguatan fungsi siber, banjir berpotensi terus menjadi siklus penderitaan tahunan. Sebaliknya, dengan pemanfaatan teknologi yang serius dan berorientasi pada keselamatan masyarakat, dampak banjir dapat ditekan dan ketahanan sosial di wilayah Sumatra dapat diperkuat.
Penulis: T. Yum Mahardika (Mahasiswa Jurusan Damai dan Resolusi Konflik – Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala)
