PUNCA.CO – Kerusakan tambak akibat bencana yang melanda wilayah pesisir Aceh berpotensi mengganggu produksi perikanan budidaya dan perekonomian masyarakat. Pemerintah Aceh mencatat sekitar 30 ribu hektare tambak terdampak, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga berat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Kariamansyah, mengatakan dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat petambak yang menggantungkan hidup dari usaha budidaya di kawasan pesisir.
“Yang paling terdampak adalah petambak. Hampir seluruh wilayah pesisir terkena dampak, dengan luas kerusakan sekitar 30 ribu hektare,” ujar Kariamansyah, Senin (26/1/2026).
Baca juga: Satpol PP Aceh Besar Larang Pedagang di Depan MPP Lambaro, Pelanggar Terancam Denda Rp50 Juta
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi menurunkan produksi hasil perikanan budidaya jika tidak segera dilakukan penanganan dan rehabilitasi tambak.
Menurutnya, kerusakan tambak diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Klasifikasi ini menjadi dasar penentuan program pemulihan yang akan dilakukan pemerintah.
“Sekarang kita masih dalam proses identifikasi dan validasi ulang data agar data kabupaten, provinsi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa satu,” jelasnya.
Berdasarkan pendataan sementara, wilayah dengan kerusakan tambak terparah berada di Aceh Utara. Selain itu, kerusakan juga terjadi di Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
Baca juga: Bank Aceh Syariah Kantongi Kuota KUR Rp 1,5 T di 2026
Kariamansyah menyebut, sebagian besar tambak yang rusak berat saat ini tidak dapat digunakan untuk produksi karena tanggul jebol, sistem saluran air rusak, serta tercemarnya area tambak oleh material lumpur dan air laut.
“Kalau tidak segera direhabilitasi, petambak tidak bisa menebar benur atau memulai siklus budidaya. Ini tentu berdampak langsung pada pendapatan masyarakat,” katanya.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, menargetkan rehabilitasi tambak dapat mulai dilakukan pada tahun 2026, dengan prioritas pada kawasan yang mengalami kerusakan berat dan memiliki jumlah petambak paling banyak.
“Kita harapkan tahun ini sudah ada langkah nyata untuk pemulihan, agar aktivitas budidaya bisa kembali berjalan,” ujarnya.
