Oleh : Nurzahri ( Jubir Partai Aceh)
Pada bulan Agustus 2020, di tengah-tengah COVID-19 tengah melanda dunia, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuat surat edaran Gubernur tentang pengendalian BBM (bahan Bakar Minyak) yang mana dalam SE tersebut seluruh kendaran di Aceh wajib memakai sticker BBM subsidi. Sontak kebijakan ini memicu kemarahan masyarakat bahkan terjadi demonstrasi dan protes di media sosial, akhir nya tepat 2 bulan setelah pemberlakuannya, SE tersebut di cabut.
Info ‘radio meu igo’ mengatakan bahwa ada lobi – lobi dengan ‘on krusong’ yang dilakukan oleh pertamina melalui kadis ESDM ( ‘aleh nyo, aleh kon, wallahu’aklam’ ) agar PLT Gubernur mau membuat SE tentang penyaluran BBM. Tapi terlepas bentar atau tidak, SE PLT Gubernur Aceh telah menandai di mulainya pola baru penyaluran BBM di Indonesia, sayangnya inisiatif PLT Gubernur ini malah di hadiahi pengurangan kuota BBM untuk Aceh oleh pertamina, inilah kehebatan pertamina, kalau di tempat lain di apresiasi dengan penghargaan, kalau di Aceh malah di berikan vonis.
Ok kita lanjutkan (kali ini akan menjadi status terpanjang saya )
Setelah pencabutan SE sticker, kondisi Aceh menjadi relatif stabil, akan tetapi Pertamina kembali berulah dengan mengurangi jatah order BBM di setiap SPBU serta pengurangan nozel pertalit dan nozel solar. Setiap SPBU cuma bisa mengorder 8 ton solar perhari dan hanya dilayani dari senin-jum’at, sabtu minggu tidak ada pengiriman solar dan setiap SPBU hanya ada satu nozel solar. Akibatnya terjadi kembali antrian kendaran di seluruh Aceh, bahkan di daerah – daerah terpencil seperti Gayo Luwes bisa berhari-hari antrian terjadi.
Lalu pada December 2023, PJ Gubernur Ahmad Marzuki membuat SE baru dengan nama pembatasa peredaran BBM di Aceh dengan menggunakan barcode sebagai alat control. Kebijakan SE ini juga di lakukan dengan lobi pertamina melalui kadis ESDM. Bahkan di launching secara meriah. Sehingga semenjak januari 2024 seluruh pengguna kendaran di Aceh wajib menggunakan barcode dengan kuota maksimal 25 liter perhari untuk kendaran pribadi dan 60 liter utk kendaran umum. Di sisi masyarakat kembali terjadi kegaduhan dan protes terutama di media sosial, akan tetapi pelaksanaan nya tetap dilaksanakan dan tidak ada yang berani melakukan demo (mungkin efek Ahmad Marzuki yang berlatar militer).
Sebagai solusi, semua masyarakat mendaftarkan kendaraannya sebagai kendaraan taksi online agar bisa mendarat jatah 60 liter perhari, walau pun masih banyak terjadi dimana kuota 60 liter digunakan oleh oknum-oknum SPBU untuk menjual solar bagi mafia solar sehingga pemilik kendaraan kebingungan karena kuota 60 liter ya habis padahal dia tidak mengisi BBM pada hari tersebut.
Kebijakan BBM ini di promosikan sebagai kesuksesan pertamina dalam mengontrol peredaran BBM yang akhirnya berhasil melobi menteri terkait utk mengeluarkan SE bersama agar bisa diberlakukan di seluruh Indonesia (walaupun belum dimulai sampai saat ini).
Kini Gubernur Aceh yang baru yakni Muzakir Manaf atau Mualem ingin agar SE pembatasan BBM di Aceh di cabut. Ehh malah Pertamina yang kemudian menolak dengan alasan kebijakan nasional. Padahal jelas-jelas SE PJ Gubernur Aceh dapat di cabut oleh Gubernur yang baru. Persoalan sudah ada kebijakan nasional seharusnya dapat di berlakukan di kemudian hari setelah di pulau Jawa sudah di berlakukan. Semua kebijakan nasional harus dimulai dari pulau Jawa baru kemudian ke daerah lainnya.
Tapi inilah kehebatan oknum-oknum dari pulau Jawa, jika pulau Jawa tidak berlakukan aturan maka alasannya belum siap, tapi kalau daerah yang tidak mau memberlakukan maka akan dianggap makar atau melawan negara, mungkin para oknum ini masih menganut prinsip kolonialisme karena nenek moyangnya adalah keturunan kolonial.
Ohya Satu lagi, kini sudah mulai muncul buzer-buzer pertamina secara yang tidak dibayar oleh pertamina hanya karena ketidak sukaannya kepada Gubernur Aceh yang baru karena kandidatnya kalah. Eh bro, kalian mungkin masih punyak banyak sisa Dana pemenangan dari tuan kandidat kalian yang kalah jadi tidak masalah kalau membeli dexlite atau pertamina dex. Tapi jangan lupa banyak petani kita tidak bisa membeli Minyak untuk traktor atau combine karena kendaran-kendaraan tersebut tidak bisa buat barcode.
Makanya sekolah, jangan pikir orang lain bodoh atau melakukan Stand-Up komedi karena tidak faham.
Penulis : Nurzahri / Juru Bicara Partai Aceh
