PUNCA.CO – Juanda Djamal menyambut baik dorongan anggota komisi lll DPRA dalam pendirian Badan Usaha Milik Aceh BUMA/BUMD Sektor Pangan. Menurut penggagas Kawasan Halal Food Estate (HFE) SieBreuh tersebut, kehadiran BUMA pangan bisa menjadi sangat strategis dan relevan dengan kondisi pertanian dan perkebunan di Aceh. Disamping itu, kata Juanda, kehadiran BUMA pangan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam kedaulatan ketahanan pangan.
“Sektor pangan di Aceh sangat membutuhkan middleman (perantara) yang bisa bergerak untuk menjaga stabilitas harga. Jadi ketika BUMA ini dapat jadi pengepul produk, yang selanjutnya dapat mengarahkan pada hilirisasi industri dan sebagainya. Dengan begitu sangat membantu dalam mengarahkan pasar agar lebih berpihak kepada petani,” kata Juanda dalam keterangannya, Senin (19/5).
Ia mencontohkan, misalnya jagung dari Aceh selama ini larinya ke beberapa perusahan besar di Medan. Kedepan jika BUMA pangan ini berdiri, maka hasil Aceh bisa dibeli untuk ditampung. Setelah itu akan dijual ke Medan, maka dari situ akan mendapat penghasilan.
Upaya tersebut, kata Juanda, bisa dilakukan dengan mengarahkan PEMA untuk memiliki anak perusahan yang bergerak di sektor pangan. “Jadi kalau BUMD pangan ini bisa middleman itu sangat bagus. Apalagi BUMD bisa mendirikan industri untuk menampung atau memastikan stabilitas harga,” jelasnya.
Juanda menilai, saat ini pertanian di Aceh memang memiliki tantangan besar yang harus diselesaikan. Dari persoalan hulu, misalnya pengelolaan air yang bermasalah, mulai dari waduk sampai irigasi.
Sementara di hilir, masalah penanganan pasca panen, harga sering jatuh, lantaran melimpahnya stok di pasaran, yang kemudian menyebabkan petani tidak bisa menutupi hasil produksi sehingga rugi.
“Maka diperlukan intervensi pemerintah dari hulu ke hilir agar tata niaga berpihak kepada petani, dalam upaya memastikan stabilitas harga pangan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, SH, mendorong Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan pendirian Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Sektor Pangan.
Menurut Eddi, kehadiran BUMA pangan bukan tanpa alasan, ia menilai BUMA pangan nantinya mampu berkontribusi dalam menjaga serta menopang ketahanan pangan sebuah daerah. Disamping itu, keberadaan BUMA tersebut sangat penting sebagai instrumen strategis dalam menstabilkan harga komoditas, serta meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh.
Eddi menilai, Aceh memiliki sumber daya pangan yang melimpah, namun belum terkelola secara optimal sehingga membuat Aceh masih ketergantungan dari luar. Maka untuk itu terbentuknya badan usaha pangan adalah kebutuhan mendesak dan penting bagi Aceh.
“Aceh tidak boleh terus bergantung pada pasokan pangan dari luar. Kita butuh kemandirian, dan itu hanya mungkin jika ada Badan Usaha Milik Daerah yang kuat di sektor pangan,” tegasnya.
Selain itu, kehadiran BUMA Pangan diharapkan mampu menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas usaha yang profesional dan berkelanjutan, serta membuka lapangan kerja di sektor Agroindustri.
“Selaku Anggota Komisi III DPRA, saya siap mengawal dan memfasilitasi proses pendirian BUMA Pangan sebagai bentuk komitmen terhadap kedaulatan dan keadilan ekonomi bagi petani kita,” pungkasnya.
