PUNCA.CO – Masalah empat pulau di Singkil kini menjadi sorotan serius. Semakin besarnya perhatian terhadap pulau-pulau tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini menyimpan potensi besar, terutama untuk pengembangan wisata bahari yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan selatan Aceh.
Kunjungan Gubernur Sumatera Utara ke Banda Aceh untuk bertemu langsung dengan Gubernur Aceh adalah manuver politik yang cerdas, namun sekaligus sinyal bahwa klaim Sumut atas empat pulau itu bukanlah hal sepele.
“Tawaran kerja sama pengelolaan pariwisata kepada Gubernur Aceh seolah menjadi upaya meredam kemarahan rakyat Aceh, padahal substansi utamanya adalah soal kedaulatan wilayah, bukan sekadar kerja sama ekonomi,” ujar Dr. Usman Lamreung, Kamis (5/6/2025).
Baca juga: Wujud Peumulia Jame, Meski Telat 90 Menit Mualem Tetap Sambut Kedatangan Gubernur Sumut
Menurut Direktur Emirates Development Research (EDR) itu, langkah diplomatik Gubernur Sumut patut dicermati secara kritis. Di satu sisi ia menunjukkan keluwesan politik, namun di sisi lain, justru mengaburkan pokok persoalan: keempat pulau itu secara historis, administratif, dan identitas adalah milik Aceh. Jika ada kesalahan penetapan atau kekurangan fakta dan data, maka secara administratif masih bisa dikoreksi dan dibatalkan.
“Kerja sama pariwisata bisa dibahas setelah status wilayahnya tuntas. Tidak ada kompromi dalam hal batas teritorial,” tegasnya.
Dia berharap pemerintah Aceh bersama DPR dan DPD RI dari Aceh harus segera membawa persoalan ini ke meja Kementerian Dalam Negeri dengan bukti sejarah dan data yang tak terbantahkan. Sebab persoalan Ini bukan sekadar soal peta, tapi menyangkut harga diri dan hak rakyat Aceh atas tanahnya sendiri.
Polemik ini sudah terlalu lama dibiarkan menggantung. Kini saatnya diselesaikan secara tuntas dan bermartabat. Jika empat pulau itu dikembalikan secara resmi ke dalam wilayah Aceh, maka rakyat Aceh pasti akan terbuka untuk kerja sama dengan Sumatera Utara dalam sektor pariwisata. Tapi jelas Usman, jangan pernah berharap rakyat Aceh akan menerima tawaran kerja sama atas wilayah yang sedang diklaim selama kedaulatannya masih dipertanyakan.
