PUNCA.CO – Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Gelar Buana Semesta terhadap Pemerintah Aceh. Putusan sela ini diambil setelah majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Pemerintah Aceh, Fadjri, SH, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa majelis hakim menyatakan PN Banda Aceh tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut karena mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak tidak melalui pengadilan.
“Dalam kontrak, para pihak telah sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan dewan sengketa. Tidak disebutkan bahwa pengadilan umum menjadi forum penyelesaian,” kata Fadjri dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).
Baca juga: Nasib Dugaan Pelanggaran Etik KIP Banda Aceh Masih Tanda Tanya
Gugatan yang dilayangkan PT. Gelar Buana Semesta sendiri berkaitan dengan pemutusan kontrak oleh Dinas Perkim Aceh atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan untuk pembangunan venue PON XXI tahun 2024 di kawasan Stadion Harapan Bangsa. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2025/PN.Bna.
Fadjri menjelaskan bahwa pemutusan kontrak dilakukan oleh Dinas Perkim setelah memberikan kesempatan kepada pihak penyedia jasa (penggugat) melalui adendum kontrak serta upaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Majelis hakim telah mempertimbangkan asas hukum ‘pacta sunt servanda’ bahwa perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang. Sehingga tepat jika hakim menyatakan perkara ini tidak layak disidangkan di PN Banda Aceh,” tegas Fadjri.
Putusan ini menjadi penegasan bahwa kontrak kerja yang disepakati oleh para pihak harus dihormati, termasuk dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa. Pemerintah Aceh pun menyatakan komitmennya untuk terus bertindak sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku dalam setiap proses pengadaan.
