Kisruh di tubuh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) kembali menyeruak. Kali ini, mosi tidak percaya terhadap Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dilayangkan oleh jajaran puncak manajemen sendiri, mulai dari Wakil Kepala hingga para Deputi Bidang Umum, Komersial, Teknik dan Pengembangan, serta Pengawasan. Surat bernormor Istimewa ditujukan langsung kepada Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang ini bukan sekadar administrasi; ia adalah sinyal keras bahwa roda manajemen BPKS sedang pincang.
Fenomena ini bukan barang baru. Sejak beberapa periode kepemimpinan, BPKS nyaris selalu diwarnai konflik internal yang tak pernah tuntas. Perseteruan di level pimpinan menandakan bahwa orientasi organisasi telah melenceng dari mandat utamanya, yaitu mengelola Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai motor penggerak ekonomi, penarik investasi, dan pencipta lapangan kerja. Alih-alih berkonsentrasi pada pembangunan, energi justru terkuras dalam politik internal dan manuver kekuasaan.
Baca juga: Juanda Djamal: BPKS Harus Solid, Jangan Sibuk Bermanuver Internal
Lebih ironis lagi, setelah 25 tahun berdiri, capaian BPKS jauh dari harapan. Infrastruktur yang dibangun banyak yang mangkrak atau tak fungsional. Program strategis sering kali terhambat, sementara pengaruhnya terhadap perekonomian Aceh nyaris tak terasa. Ini adalah potret kelemahan kepemimpinan sekaligus buruknya tata kelola.
Dalam situasi seperti ini, Dewan Kawasan Sabang tidak bisa hanya menjadi penonton. Diperlukan evaluasi total, mulai dari Kepala BPKS hingga seluruh jajaran Deputi. Rekrutmen pimpinan harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi, bukan sekadar kompromi politik. Tanpa reformasi internal yang radikal, BPKS akan terus menjadi sumber konflik, bukan sumber pertumbuhan. Dan jika ini dibiarkan, Pelabuhan Bebas Sabang akan tetap menjadi slogan kosong yang jauh dari realisasi.
Baca juga: Wakil Kepala dan Para Deputi BPKS Sabang Pertontonkan Konflik Internal
Pada titik ini, publik berhak menuntut pertanggungjawaban. Sabang tidak boleh terus dijadikan ajang eksperimen politik yang hanya menguntungkan segelintir elite. Jika Dewan Kawasan gagal mengambil alih kendali dan menata ulang arah BPKS, maka yang terkorbankan bukan hanya lembaga ini, melainkan juga kepercayaan investor, peluang ekonomi daerah, dan masa depan Sabang sebagai kawasan strategis nasional.
Penulis: Awwaluddin Buselia, S.I.P / Tim Analis Sosial dan Politik Lembaga Emirates Development Research (EDR)
