PUNCA.CO – Pengamat politik Aceh, Mujiburahman, S.I.P, M.H mendorong agar kader politik yang diduga bermasalah harus ditindak sesuai dengan aturan partai. Hal itu merujuk dari atas dugaan pemindahan suara Partai PKS terhadap salah satu anggota legislatif DPR RI terpilih, Ghufran Zainal Abidin.
Nama Ghufran ikut disebut dalam sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at lalu (18/7/2025). Dalam sidang tersebut, para saksi yang juga operator aplikasi Sirekap menyebutkan mendapat perintah untuk memindahkan suara Partai PKS kepada Ghufran.
Oleh karenanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didorong untuk mengambil langkah tegas. Menurutnya itu akan menjadi keputusan strategis dalam upaya menyelamatkan elektabilitas partai di Aceh.
“Presiden PKS harus segera mengambil sikap tegas, bila perlu mengarah ke pemecatan. Jika tidak, PKS bisa kehilangan basis kuatnya di Aceh,” ujar Mujiburahman, Senin (4/8/2025).
Baca juga: Gubernur Muzakir Manaf Serahkan SK 5.789 PPPK Formasi 2024 Tahap 1 Pemerintah Aceh
Menurutnya, dugaan manipulasi suara yang dilakukan oleh kader partai tidak hanya mencederai nilai keadilan, tetapi juga menzalimi sesama kader. Dalam situasi di mana kepercayaan publik terhadap proses hukum di Indonesia tengah merosot, ia menilai bahwa partai tidak harus menunggu putusan hukum untuk menunjukkan sikap.
“Saat ini publik ingin melihat sikap tegas partai terhadap kadernya tanpa timbang pilih. Ini bukan soal apa yang menjadi putusan lembaga hukum nantinya. Ini soal keberanian PKS menunjukkan integritasnya,” tegas Mujiburahman.
Ia menilai, posisi PKS di Aceh sangat strategis mengingat daerah tersebut dikenal memiliki kultur masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan PKS sebagai salah satu partai yang mendapatkan dukungan kuat di wilayah tersebut.
“Pemilih di Aceh memilih PKS karena dianggap paling dekat dengan nilai-nilai Islam. Tapi kalau internalnya justru terlibat dalam kecurangan, kepercayaan publik bisa ambruk,” lanjutnya.
Lebih jauh, Mujiburahman menyebut bahwa kekuatan utama PKS bukan terletak pada figur individu, melainkan pada citra partai yang dikenal bersih dan berprinsip.
“PKS kuat bukan karena tokohnya, tapi karena prinsip dan identitasnya. Jangan korbankan itu hanya demi satu orang,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP PKS terkait keputusan sanksi yang akan diberikan kepada Ghufran. Namun desakan agar partai mengambil tindakan tegas terus menguat dari berbagai kalangan, khususnya di Aceh.
