PUNCA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima nota keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 dalam dalam sidang paripurna di gedung DPRA, Selasa (18/11/2025).
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa rancangan anggaran tahun depan disusun secara lebih realistis dan berbasis pada prioritas yang telah disepakati bersama DPRA melalui KUA-PPAS 2026.
Baca juga: Emas Mahal, Anggota DPRA Usul Pemerintah Aceh Berikan Subsidi Mahar untuk Anak Muda
Rancangan Qanun APBA 2026 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir mewakili Gubernur Aceh menggarisbawahi bahwa seluruh komponen anggaran diarahkan agar menjawab persoalan mendesak masyarakat, mulai dari stabilisasi ekonomi daerah, pelayanan dasar, hingga penguatan sektor-sektor produktif.
Menurut Sekda Aceh, penyusunan postur anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika daerah, termasuk kebutuhan belanja prioritas dan ruang fiskal yang terbatas. Pemerintah Aceh berharap proses pembahasan bersama Badan Anggaran DPRA dapat berlangsung efektif sehingga APBA 2026 dapat disahkan tepat waktu dan segera dilaksanakan.
Baca juga: Lantik Ketua dan Anggota Baitul Mal, Mualem Ingatkan Besarnya Potensi Zakat di Aceh
“Kami berharap pembahasan bersama Badan Anggaran DPRA dapat berlangsung efektif dan selesai tepat waktu, sehingga APBA 2026 mampu menjawab harapan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil ketua DPRA, Ali Basrah menegaskan komitmen legislatif untuk memastikan seluruh proses pembahasan anggaran berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menyoroti pentingnya menjaga arah anggaran agar tetap berpihak pada masyarakat Aceh serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
