Home Ekonomi Emas Mahal, Anggota DPRA Usul Pemerintah Aceh Berikan Subsidi Mahar untuk Anak Muda
Ekonomi

Emas Mahal, Anggota DPRA Usul Pemerintah Aceh Berikan Subsidi Mahar untuk Anak Muda

Share
Martini saat menyampaikan usulan dalam rapat paripurna | Foto : Tangkapan layar YouTube DPRA
Share

PUNCA.CO – Anggota DPRA, Martini, mengusulkan agar Pemerintah Aceh menghadirkan program subsidi mahar pernikahan bagi anak muda yang ingin menikah namun terkendala tingginya biaya ditengah melonjaknya harga emas. Usulan ini disampaikannya dalam rapat paripurna di DPR Aceh, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, lonjakan harga emas mencapai Rp7 juta lebih per mayam (3,3 gram) dalam beberapa waktu terakhir membuat semakin banyak pasangan muda menunda pernikahan karena tidak mampu memenuhi besaran mahar yang kini kian memberatkan.

Baca juga: Sekda Aceh Sampaikan Nota Keuangan APBA 2026 di Paripurna DPRA

Martini menegaskan bahwa kondisi tersebut sudah menjadi keluhan luas masyarakat di dapilnya. “Banyak sekali anak muda kita yang ingin menikah, tetapi terkendala mahalnya mahar. Mereka butuh bantuan untuk memulai kehidupan baru,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada skema subsidi mahar akan membantu menekan beban ekonomi sekaligus mendorong stabilitas sosial di kalangan generasi muda. “Saya mewakili masyarakat dan harus saya sampaikan. Walaupun kebijakannya semua ada di pemerintah,” kata Martini.

Baca juga: Mualem Salurkan Bantuan Kesiapsiagaan Bencana ke 10 Kabupaten

Selain usulan subsidi mahar, Martini juga menyampaikan sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menyoroti kelangkaan gas LPG yang menyulitkan kebutuhan rumah tangga maupun pelaku UMKM. Menurutnya, kelangkaan ini membuat masyarakat semakin tertekan, karena gas menjadi kebutuhan utama sehari-hari. Ia meminta Pemerintah Aceh segera memastikan ketersediaan LPG dan menindaklanjuti persoalan distribusi di lapangan.

Ia juga menyinggung laporan mengenai penjualan rumah duafa dengan harga mencapai Rp10 juta hingga Rp20 juta per unit oleh oknum tertentu. Martini meminta pemerintah menindak tegas dan menertibkan praktik tersebut, karena rumah bantuan seharusnya diberikan gratis kepada warga tidak mampu.

“Mohon juga, kiranya bisa diolokasikan tanah juga bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” tuturnya.

Share
Tulisan Terkait

Perlindungan Kesehatan Rakyat Timor Leste

Sebagai negara baru, setelah 450 tahun hidup dalam kesengsaraan dan perjuangan melawan...

Kebakaran di Pasar Lambaro Hanguskan Dua Toko

PUNCA.CO – Kebakaran melanda kawasan padat pertokoan di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin...

Pengasuh di Daycare Ditetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan Balita

PUNCA.CO – Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menetapkan seorang pengasuh berinisial...

DPRA Rekomendasikan Pergub JKA Dicabut

PUNCA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)...