PUNCA.CO – Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah intensif untuk membebaskan empat warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pembajakan kapal MT Honour 25 di perairan Somalia. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan komunikasi telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk kelompok perompak.
Dilansir CNN Indonesia (21/5/2026), Upaya penyelamatan tersebut disampaikan Sugiono usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Pemerintah, kata dia, mengedepankan keselamatan para anak buah kapal (ABK) dalam seluruh proses negosiasi.
“Kami sudah melakukan komunikasi, termasuk langsung dengan pembajaknya,” Sugiono.
Baca juga: Pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Prabowo Sebut APBN Alat untuk Melindungi Rakyat
Dalam penanganan kasus WNI disandera di Somalia itu, Kementerian Luar Negeri melibatkan sejumlah perwakilan RI di luar negeri. Di antaranya KBRI Nairobi di Kenya, KBRI Islamabad, serta KJRI Karachi di Pakistan guna memperkuat koordinasi penyelamatan para ABK.
Empat WNI yang berada di kapal MT Honour 25 diketahui berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Selain WNI, kapal tersebut juga diawaki 10 warga Pakistan, satu warga India, dan satu warga Myanmar.
Sebelumnya, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyatakan kondisi empat WNI korban pembajakan dalam keadaan baik. Pemerintah juga memastikan kebutuhan logistik mereka tetap terpenuhi selama masa penyanderaan.
Baca juga: Pemerintah Kembali Siapkan Efisiensi Anggaran Program MBG
Selain itu, Kemlu RI turut memastikan para ABK tetap menerima gaji dari perusahaan pemberi kerja. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai pihak di Somalia sejak insiden pembajakan terjadi pada 22 April di wilayah perairan sekitar Hafun, timur laut Somalia.
Penanganan kasus pembajakan kapal MT Honour 25 hingga kini masih berlangsung. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan otoritas setempat, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha terkait untuk mengutamakan keselamatan seluruh awak kapal.
Kemlu RI juga terus melakukan koordinasi di dalam negeri guna mencegah kejadian serupa kembali terjadi terhadap kapal yang melibatkan WNI di wilayah rawan pembajakan.
