PUNCA.CO – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh mengusulkan penambahan kuota penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Usulan tersebut muncul karena masih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memenuhi syarat, tetapi belum memperoleh bantuan pendidikan.
Selain meminta penambahan kuota, UIN Ar-Raniry juga mengusulkan kenaikan komponen biaya hidup (_living cost_) bagi penerima KIP Kuliah agar sesuai dengan kebutuhan riil mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
Usulan itu disampaikan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi KIP Kuliah yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (PTI) Bappenas di ruang rapat Rektor UIN Ar-Raniry, Senin (6/7/2026).
Baca juga: Empat Bangunan di Sinabang Hangus Terbakar,Penyebab Masih Diselidiki
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Ar-Raniry, Prof Mursyid Djawas, mengatakan KIP Kuliah telah membuka akses pendidikan tinggi bagi ribuan mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Namun, jumlah penerima yang tersedia saat ini dinilai belum mampu menjawab tingginya kebutuhan di lapangan.
“Selama ini KIP Kuliah telah membuka kesempatan bagi banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ke depan, kami berharap kuota penerima dapat ditingkatkan agar lebih banyak mahasiswa yang memperoleh manfaat dari program ini,” ujarnya.
Data UIN Ar-Raniry menunjukkan sebanyak 2.805 mahasiswa menerima KIP Kuliah sepanjang 2020 hingga 2025. Saat ini, penerima aktif terdiri atas 400 mahasiswa angkatan 2022, 600 mahasiswa angkatan 2023, 550 mahasiswa angkatan 2024, dan 400 mahasiswa angkatan 2025.
Baca juga: Korban Jiwa Ledakan KMP Aceh Hebat 2 Bertambah, Total Sudah 4
Menurut Mursyid, penyesuaian biaya hidup juga menjadi kebutuhan mendesak karena besaran bantuan yang diterima mahasiswa dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi biaya selama menempuh pendidikan.
UIN Ar-Raniry juga mengusulkan agar anak aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses KIP Kuliah selama memenuhi kriteria ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
Ia menambahkan, peningkatan kuota penerima harus dibarengi dengan pembinaan yang lebih terarah, mulai dari peningkatan kemampuan bahasa, pengembangan _soft skill_, hingga pendampingan akademik agar mahasiswa mampu menyelesaikan studi tepat waktu dan memiliki daya saing setelah lulus.
Baca juga: Kemenag Aceh Dorong Matamuda Jadi Titik Awal Pemetaan Bakat Siswa Madrasah
Sementara itu, Ketua Tim Supervising dan Evaluator Direktorat PTI Bappenas, Hanifah Umi Haryati, mengungkapkan evaluasi nasional masih menemukan sejumlah persoalan dalam penyaluran KIP Kuliah. Salah satunya adalah inclusion error, yakni bantuan diterima mahasiswa yang secara ekonomi sudah tidak memenuhi syarat, serta exclusion error yaitu mahasiswa yang layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi.
Menurut Hanifah, Bappenas juga menilai perlu adanya penguatan integrasi data sosial ekonomi, penyempurnaan proses verifikasi calon penerima, peningkatan pendampingan mahasiswa, serta penyesuaian kuota penerima di berbagai perguruan tinggi.
Meski demikian, Program KIP Kuliah dinilai tetap berperan besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi Bappenas, Aceh menjadi salah satu provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi tertinggi di Indonesia sekaligus memiliki proporsi penerima KIP Kuliah yang relatif besar.
