Punca.co – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat ini berada dalam sorotan setelah terjadi kisruh kepemimpinan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid, yang keduanya saling klaim sebagai Ketua Umum. Perselisihan ini dimulai ketika Anindya diangkat sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024. Kubu Arsjad menolak keputusan ini, menganggap bahwa Munaslub yang mengangkat Anindya adalah ilegal dan tidak sah.
Sebagaimana dikutip dari detikfinance, Presiden Joko Widodo, dalam pernyataannya pada 17 September 2024, menegaskan bahwa Kadin bukanlah organisasi politik dan mengharapkan agar semua permasalahan diselesaikan secara internal. “Ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya didorong ke saya,” katanya di Menara Danareksa, Jakarta Pusat. Jokowi juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan pihak yang meminta, tetapi tetap menekankan pentingnya penyelesaian masalah di internal Kadin.
Kubu Arsjad, melalui kuasa hukum Hamdan Zoelva, mengklaim bahwa Munaslub tidak memenuhi syarat hukum berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres 18 Tahun 2022. Hamdan menjelaskan bahwa Munaslub dapat dilaksanakan hanya jika terdapat pelanggaran yang serius, tetapi ia menegaskan bahwa kepemimpinan Arsjad sejak 2021 tidak berada dalam kondisi tersebut. Dia juga mencatat bahwa 21 dari 35 pengurus provinsi menolak pelaksanaan Munaslub, yang menunjukkan bahwa syarat untuk melaksanakannya tidak terpenuhi.
Sementara itu, Anindya Bakrie mengungkapkan kronologi penunjukannya dalam kicauan di media sosial, menyatakan bahwa Munaslub adalah inisiatif dari Kadin provinsi dan asosiasi. Ia menegaskan bahwa semua pihak yang hadir, termasuk Ketua MPR dan Menteri Investasi, mendukung keputusannya untuk menjadi Ketua Umum Kadin untuk periode 2024-2029. Anindya menekankan pentingnya menjaga netralitas Kadin dan berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah.
Kisruh ini menunjukkan tantangan besar dalam internal Kadin, yang diharapkan dapat segera menemukan jalan keluar untuk menjaga stabilitas organisasi.
