PUNCA.CO – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pj Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, terkait rencana mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Kritik ini muncul di tengah berbagai respons masyarakat yang menyoroti kebijakan tersebut.
Menurut Ramza, Almuniza tidak menanggapi kritik yang sebelumnya disampaikan dan justru dinilai “mengobok-obok” tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang sebelumnya telah tertata dengan baik di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota sebelumnya, Ade Surya.
“Kebijakan ini tidak tepat dilakukan oleh seorang penjabat yang masa tugasnya hanya sementara,” ujar Ramza, Minggu (5/1/2025).
Ramza secara tegas meminta agar proses mutasi pejabat eselon II ini dihentikan.
Menurutnya, langkah Almuniza untuk melakukan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama terhadap 18 kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak memiliki urgensi yang jelas.
“Apa alasan mendesak bagi seorang Pj Wali Kota untuk melakukan uji kompetensi terhadap 18 kadis, padahal masa tugasnya tinggal dua bulan lagi? Jadwal pelantikan wali kota baru akan dilaksanakan pada bulan Maret. Ini menimbulkan banyak pertanyaan,” tambahnya.
Ramza juga menyoroti bocornya surat permohonan Almuniza kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan uji kompetensi tersebut. Hal ini, menurut Ramza, memicu reaksi keras dari masyarakat dan kalangan akademisi.
Menurutnya, Pj wali kota harus mendengar berbagai kritik yang muncul. Jangan sampai kebijakannya justru merusak tatanan pemerintahan yang sudah mulai membaik sejak dipimpin oleh Pj Wali Kota sebelumnya.
“Jika proses mutasi ini tetap dilakukan, saya khawatir ada maksud yang tidak baik terhadap pemerintahan yang akan dipimpin oleh Illiza-Afdhal nantinya,” tegas Ramza.
Lebih lanjut, Ramza mensinyalir adanya upaya mempertahankan 18 kepala OPD dengan modus memutasi mereka agar tidak bisa diganti oleh wali kota terpilih selama dua tahun ke depan, sesuai aturan.
“Wewenang tersebut seharusnya diserahkan kepada wali kota terpilih, karena mereka yang akan memimpin pemerintahan ini selama lima tahun mendatang,” lanjutnya.
Sebaiknya Almuniza fokus pada program-program prioritas seperti penanganan stunting dan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang direncanakan mulai Januari ini.
Ramza menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti bersuara jika kebijakan mutasi ini tetap dilakukan. Ia bahkan menyatakan akan mengajukan penggunaan hak interpelasi dan hak angket kepada pimpinan DPRK bersama fraksi lainnya jika Almuniza tidak merespons kritik tersebut.
“Kami akan terus mengawasi kebijakan ini demi memastikan jalannya pemerintahan yang baik dan menjaga stabilitas Kota Banda Aceh ke depan,” tutup Ramza.
