PUNCA.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tercatat menerima penghasilan fantastis, yakni mencapai Rp104,05 juta setiap bulan. Angka itu muncul dari akumulasi gaji pokok dan beragam tunjangan yang melekat pada jabatan mereka sebagai wakil rakyat.
Menurut Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015, yang mengatur tentang besaran gaji anggota DPR yang bervariasi. Jika dilihat, gaji pokok anggota DPR sebenarnya hanya Rp4,2 juta. Namun, tambahan tunjangan membuat jumlah itu berlipat ganda.
Anggota DPR menerima tunjangan istri atau suami Rp420 ribu, tunjangan anak Rp168 ribu, uang sidang Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, serta tunjangan pajak penghasilan Rp2,6 juta sekian.
Baca juga: Puluhan Ribu Buruh Akan Turun ke Jalan pada 28 Agustus Mendatang, Termasuk di Banda Aceh
Yang lebih mencolok, setiap anggota DPR juga digelontorkan tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, tunjangan kehormatan 5,58 juta bantuan listrik dan telepon Rp7,7 juta, hingga biaya asisten Rp2,25 juta. Porsi terbesar berasal dari tunjangan rumah yang mencapai Rp50 juta per bulan.
Jika ditotal, seluruh fasilitas itu membuat pendapatan bulanan anggota DPR tembus Rp104 juta bahkan lebih. Angka ini semakin menegaskan adanya kesenjangan yang tajam antara penghasilan pejabat negara dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Saat buruh, petani, nelayan, hingga pekerja informal masih berjuang dengan upah minim, wakil rakyat justru hidup dengan segala fasilitas mewah yang dijamin oleh negara.
Kesenjangan antara penghasilan pejabat legislatif dengan rakyat yang mereka wakili menimbulkan kritik tajam. Masyarakat mempertanyakan etika moral DPR yang menerima tunjangan besar, sementara sebagian rakyat harus berjibaku memenuhi kebutuhan pokok.
