PUNCA.CO – Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat menyoroti keras kelangkaan gas elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir. Situasi tersebut dinilai bukan lagi persoalan teknis, melainkan indikasi lemahnya tata kelola distribusi energi oleh pihak Pertamina Aceh.
“Kelangkaan gas Elpiji dan BBM bukan persoalan biasa. Ini menyangkut kebutuhan paling dasar masyarakat. Jika terus berulang, berarti ada masalah serius dalam manajemen distribusi,” ujar Juru Bicara KPA Pusat, Bang Jack Libya, dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
Baca juga: Polda Aceh dan Bapanas Inspeksi Pangan Guna Antisipasi Penimbunan dan Kenaikan Harga Pascabanjir
Menurut Bang Jack, banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas 3 kilogram serta antrean panjang di berbagai SPBU yang menghambat aktivitas ekonomi dan kebutuhan harian. Ia menilai pemerintah daerah bersama Pertamina semestinya memastikan pasokan energi tetap stabil, terlebih pada saat Aceh menghadapi bencana hidrometeorologi terbesar dalam beberapa dekade terakhir.
“Kita mendesak Pertamina Aceh memberikan penjelasan terbuka. Kenapa pasokan bisa langka? Apakah distribusi tidak tepat sasaran atau ada permainan di lapangan? Publik berhak tahu,” tegasnya.
KPA Pusat juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah provinsi memperketat pengawasan jalur distribusi gas dan BBM agar tidak terjadi penimbunan maupun penyimpangan oleh oknum tertentu.
Baca juga: KM Express Bahari 2F Evakuasi 370 Warga dari Langsa dan Lhokseumawe ke Banda Aceh
“Jika dibiarkan, masyarakat kecil yang paling dirugikan. Kami mendukung langkah tegas terhadap siapa pun yang memainkan distribusi demi keuntungan pribadi,” ujar Bang Jack.
Krisis kelangkaan energi yang terjadi hampir di seluruh Aceh dinilai telah menambah beban masyarakat yang sedang berjuang di tengah banjir dan longsor. KPA Pusat menyebut kondisi ini sebagai bentuk kelalaian pihak Pertamina sebagai pengendali suplai BBM dan gas nasional.
“Jangan ciptakan bencana di dalam bencana. Pihak yang mengurus BBM dan gas harus bertanggung jawab atas kelangkaan yang membuat rakyat semakin terjepit,” kata Bang Jack.
Baca juga: Akses Jalan Tamiang – Sumut Sudah Normal, Truk Besar Kembali Dapat Melintas
Mantan ajudan pribadi Hasan Tiro itu turut menyampaikan keprihatinan mendalam melihat antrean panjang di SPBU hingga larut malam serta ibu rumah tangga yang kesulitan memperoleh gas untuk memasak kebutuhan harian. Situasi tersebut, menurutnya, telah bergeser menjadi krisis kemanusiaan karena memukul pengungsi, relawan, dan masyarakat umum yang bergantung pada suplai energi stabil.
Bang Jack juga mengecam pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi darurat untuk mencari keuntungan dari distribusi BBM dan gas. “Di tengah keadaan seperti ini, mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat adalah tindakan tidak bermoral. Saatnya kita meringankan beban korban, bukan menambah luka,” tuturnya.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan transportasi, serta memaksa jutaan warga mengungsi. Dalam situasi ini, KPA menegaskan bahwa stabilisasi suplai energi merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan.
