PUNCA.CO– Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp58,97 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Aceh pascabencana alam yang terjadi pada akhir 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk memulihkan 19 kabupaten/kota terdampak secara bertahap hingga 2028.
Anggaran pemulihan itu dialokasikan dalam tiga tahap. Pada 2026, pemerintah menyiapkan Rp24,21 triliun, kemudian Rp20,21 triliun pada 2027, dan Rp14,53 triliun pada 2028.
Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan anggaran tersebut akan mendukung berbagai program pemulihan yang dijalankan kementerian dan lembaga di seluruh wilayah terdampak.
Baca juga: Penanganan Bencana Aceh Menunjukkan Tren Positif, Huntara Capai 99 Persen
“Seluruh pekerjaan akan berjalan secara paralel. Tidak ada kementerian atau lembaga yang saling menunggu. Satgas akan mengawal pelaksanaan seluruh program agar target dapat tercapai tepat waktu,” kata Safrizal saat memberikan keterangan pers di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kota Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Menurut Safrizal, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi fokus utama pemerintah agar pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak dapat berjalan lebih cepat.
Ia memastikan pelaksanaan program akan mengedepankan prinsip transparansi. Masyarakat diberikan ruang untuk mengetahui sekaligus mengawasi perkembangan pekerjaan di lapangan.
Baca juga: Forkopimda Aceh Sepakat Putus Akses Pasok BBM ke Tambang Ilegal
“Seluruh perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan disampaikan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau progres pekerjaan,” ujarnya.
Safrizal menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dokumen rencana induk beserta rincian program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat diakses masyarakat. Dokumen tersebut memuat daftar kegiatan yang akan dilakukan di seluruh wilayah terdampak.
Rincian program tersebut, kata dia, akan terus diperbarui setelah proses pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan selesai, sehingga informasi yang diterima publik semakin lengkap dan akurat.
Baca juga: Camat Meureubo Buka Peusijuk Renovasi Gapura Jembatan Gampong Pasi Pinang
“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi telah direncanakan dengan baik. Melalui keterbukaan informasi ini, masyarakat juga dapat ikut mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai target,” kata Safrizal.
