PUNCA.CO – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anak dari berbagai ancaman di internet. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan layanan dan fitur digital yang aman sesuai usia serta tingkat kesiapan anak.
Dilansir CNBC Indonesia (6/11/2026), Meutya menyebut sekitar 70 juta anak Indonesia berusia di bawah 16 tahun menghadapi berbagai risiko ketika menggunakan layanan digital. Karena itu, pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Menurutnya, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pembatasan akses media sosial. Pengawasan juga perlu menjangkau gim daring, perdagangan elektronik, serta layanan digital lainnya yang berpotensi mengganggu perkembangan anak.
Baca juga: Taman Bustanussalatin Disiapkan Miliki Museum Digital
“Prinsip tersebut menjadi dasar PP Tunas, yakni pesan “Tunggu Anak Siap”,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).
Meutya menjelaskan, urgensi penerapan regulasi tersebut juga berkaitan dengan kondisi kesehatan mental anak di Indonesia.
Berdasarkan data Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan yang dipaparkan, sekitar 363 ribu anak berusia 7–17 tahun menunjukkan gejala depresi. Sementara itu, sebanyak 338 ribu anak mengalami gejala kecemasan.
Baca juga: Kak Na Tinjau Kebun Gizi Keluarga di Cot Jurumudi Aceh Barat
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena anak-anak juga berhadapan dengan berbagai ancaman di internet, seperti perundungan, paparan konten berbahaya, perjudian online, hingga penggunaan layanan digital secara berlebihan.
“Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan generasi kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Meutya mengatakan PP Tunas menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Pendekatan ini berbeda dari kebijakan pembatasan usia di Australia karena penilaian dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi bahaya suatu layanan terhadap anak, bukan hanya kategori platform.
Baca juga: Iran Klaim Dua Kapal Tanker Minyak Terbakar Usai Tabrak Ranjau di Selat Hormuz
Terdapat tujuh aspek yang menjadi dasar penilaian risiko. Di antaranya kemungkinan anak berinteraksi dengan orang tidak dikenal, paparan konten berbahaya, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, serta risiko kecanduan dan gangguan kesehatan.
“Kalau sebuah platform memiliki fitur yang memungkinkan anak berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, atau memiliki konten yang tidak layak bagi anak, maka itu menjadi bagian dari penilaian risiko,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, kecanduan, dan dampaknya terhadap kesehatan juga menjadi bagian dari pengawasan pemerintah.
Baca juga: Jubir Pemerintah Aceh Kecam Adu Domba Lewat Isu Hoaks Putusan Final Bendera
Dengan demikian, pengaturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar media sosial, tetapi seluruh layanan digital yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap anak.
Meutya menegaskan, pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan teknologi, orang tua, sekolah, hingga masyarakat.
Sejumlah Negara Siapkan Aturan Serupa
Kebijakan perlindungan anak di ruang digital juga mulai menjadi perhatian sejumlah negara. Indonesia disebut sebagai salah satu negara pertama yang menerapkan pembatasan akses media sosial bagi anak secara nasional.
Baca juga: Pangdam IM Periksa Senjata Pascainsiden Tiro, Klaim Tak Ada Peluru Tajam Ditembakkan
Beberapa negara yang telah mengumumkan atau tengah mempertimbangkan kebijakan serupa meliputi:
1. Australia: Lebih dahulu menerapkan aturan batas usia dan perlindungan anak pada platform media sosial.
2. Singapura: Sedang menyusun regulasi dengan pendekatan bertahap serta memantau pelaksanaan kebijakan di Indonesia.
3. Malaysia: Telah mengumumkan rencana pembatasan akses media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun.
4. Prancis: Presiden Emmanuel Macron menyampaikan dukungan dan mempertimbangkan penerapan aturan perlindungan anak serupa di kawasan Eropa.
5. Uni Eropa: Sedang mempertimbangkan kerangka perlindungan anak di ruang digital untuk diterapkan di negara-negara anggotanya.
6. Yunani: Menjadi negara terbaru yang menyatakan rencana penetapan batas usia minimum untuk mengakses media sosial.
7. Amerika Serikat: Disebut mengambil langkah melalui kesepakatan denda senilai Rp296 triliun terhadap Meta, yang dalam artikel sumber dikaitkan dengan pembatasan penggunaan harian, jam malam, dan verifikasi usia.
