PUNCA.CO – Jumlah pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia masih tergolong tinggi pada 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 813.776 lulusan SMK belum mendapatkan pekerjaan, atau setara 11,24 persen dari total pengangguran terbuka nasional yang mencapai 7,24 juta orang.
Tingginya angka pengangguran lulusan SMK menjadi perhatian karena pendidikan vokasi selama ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap masuk ke dunia industri. Banyak siswa memilih SMK dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan lebih cepat setelah lulus berkat keterampilan praktis yang dimiliki.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan lulusan SMK justru menjadi kelompok penyumbang pengangguran terbuka terbesar di Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Aceh Siapkan Revisi PoD Blok Andaman
Dilansir Kompas.com (20/6/2026), Konsultan Pendidikan dan Karier sekaligus Founder Jurusanku, Ina Liem, menilai persoalan tersebut berkaitan dengan belum terhubungnya perencanaan tenaga kerja antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah daerah.
“Kita belum punya sistem perencanaan tenaga kerja yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan daerah. Kementerian kita belum punya data kebutuhan tenaga kerja. Jadi pembukaan SMK beserta jurusannya tidak berdasarkan kebutuhan industri,” kata Ina.
Menurut Ina, pembukaan sekolah maupun program keahlian selama ini belum sepenuhnya mengacu pada kebutuhan riil pasar kerja. Ia juga menyoroti adanya berbagai kasus penyelewengan anggaran di sejumlah SMK yang dinilai perlu menjadi bahan evaluasi.
Baca juga: Muslub HIMAPALSA Tetapkan Alqadri Naufal Akbar sebagai Ketua Umum Baru
Selain itu, ia menekankan pentingnya ketersediaan data kebutuhan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sistem pendidikan. Program studi di SMK juga perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri.
Ina turut menilai program magang yang berjalan saat ini belum optimal dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, sebagian perusahaan memanfaatkan peserta magang sebagai tenaga kerja berbiaya rendah tanpa komitmen merekrut mereka setelah program berakhir.
Sebagai alternatif, ia menyarankan penerapan sistem apprenticeship seperti program Ausbildung di Jerman yang menghubungkan kebutuhan perusahaan dengan proses pelatihan di sekolah.
Baca juga: Suara Tawa di Tamiang, Semangat Kepedulian Kegiatan Aksi Nyata Pemuda Aceh Tahun 2026
“Perusahaan memang merekrut karyawan sesuai kebutuhan, namun tidak punya sumber daya untuk melatih, sehingga bekerja sama dengan SMK untuk memberikan pelatihan sesuai kebutuhan mereka,” tutur Ina.
Sementara itu, pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menilai tingginya pengangguran lulusan SMK dipengaruhi banyak faktor. Sebagian lulusan masih menunggu pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, sementara yang lain membantu usaha keluarga atau berencana membangun usaha sendiri.
Menurut Jejen, lulusan SMK tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, kerja sama, kreativitas, inovasi, dan ketahanan menghadapi perubahan.
Baca juga: Rekonstruksi Aniaya Batita di Baby Preneur Daycare Lamgugob, Tersangka Peragakan 62 Adegan
“Selain membekali keterampilan khusus sesuai jurusan, penting juga keterampilan komunikasi, kerja sama, kreatif-inovatif, dan resiliensi,” kata Jejen.
Ia menambahkan, kerja sama antara sekolah dan industri sebenarnya telah menjadi bagian dari kurikulum SMK. Namun, kondisi ekonomi yang lesu membuat kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja ikut menurun.
“Masalahnya banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan daya serap hasil produksi. Belanja masyarakat menurun dan investor kabur ke luar negeri,” sambung Jejen.
Baca juga: Jaksa Agung Kembali Tetapkan Tersangka Baru Kasus MBG, Kali Ini dari Pihak Swasta
Karena itu, Jejen mendorong pemerintah dan dunia usaha memperkuat kolaborasi melalui kebijakan yang mendukung iklim investasi serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal agar angka pengangguran lulusan SMK dapat ditekan.
