PUNCA.CO – Calon Presiden Timor-Leste, Joaquim Fonseqa, mengungkap alasan dirinya maju dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Dalam pertemuannya dengan Tim Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) pada Kamis (23/7/2026), ia menyebut keberanian mengatakan ‘Tidak’ pada kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat, dan menyebut hal ini sebagai salah satu pembeda dirinya dengan kandidat lain.
Joaquim mengatakan dirinya tidak memiliki banyak uang dan kepentingan pribadi yang harus dijaga sehingga dapat mengambil bergerak secara lebih bebas terhadap berbagai kepentingan.
“Saya berani mengatakan Tidak terhadap kepentingan asing dan kepentingan yang tidak pro rakyat. Saya tidak punya harta yang harus di jaga,” ujar Joaquim.
Baca juga: ACSTF Bahas Perkembangan Reintegrasi Aceh Bersama Ketua BRA
Ia juga menilai terdapat berbagai upaya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berpotensi menggerogoti institusi dan kerangka hukum Timor-Leste. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengancam kedaulatan negara sekaligus berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memperbaiki kondisi Timor-Leste, Joaquim menawarkan empat pilar utama. Pilar pertama adalah kohesi sosial dan persatuan nasional. Menurutnya, persatuan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan Timor-Leste sebagai negara demokratis dan berdaulat, dengan hak serta kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.
“Sangat sulit membayangkan sebuah persatuan dan perdamaian jika masih terdapat perbedaan, dan banyak konflik bermula dari adanya perbedaan yang drastis antara satu kelompok dengan kelompok yang lain,” ujarnya.
Baca juga: Forkopimda Aceh Sepakat Putus Akses Pasok BBM ke Tambang Ilegal
“Ada kelompok masyarakat yang hidupnya sulit, untuk menyekolahkan anak saja susah. Padahal hak mereka sama,” lanjutnya.
Pilar kedua adalah kedaulatan negara. Joaquim menilai kedaulatan tidak cukup dimaknai melalui keberadaan bendera, batas wilayah, dan tentara. Jika kepentingan ekonomi dikendalikan pihak asing, menurutnya, kebijakan negara berisiko lebih mengutamakan kepentingan pihak tersebut dibandingkan rakyat.
“Itu bukan kedaulatan. Itu state capture, negara sudah ditangkap oleh kepentingan pihak lain. Mereka yang mendikte pemimpin-pemimpin negara untuk membuat kebijakan negara sesuai kepentingan mereka,” tegasnya.
Baca juga: Camat Meureubo Buka Peusijuk Renovasi Gapura Jembatan Gampong Pasi Pinang
Pilar ketiga ialah keadilan sosial, yakni memastikan tidak ada warga yang tersingkir dalam kehidupan bernegara, ekonomi, maupun sosial. Joaquim menekankan pentingnya kesempatan yang setara tanpa kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Sementara pilar keempat adalah transparansi dan integritas institusi negara. Ia menegaskan bahwa institusi negara dilahirkan oleh undang-undang dan harus dijalankan juga berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas.
“Nah kita harus menetralisirnya, sistem penunjukan harus berdasarkan pada kemapuan dan integritas seorang yang akan menduduki jabatan publik. Sehingga dia dapat bekerja tanpa dipengaruhi kepentingan-kepentingan,” jelasnya.
