PUNCA.CO – Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menggelar audiensi dengan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, pada Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut jadi bagian dari update berkala terkait pelaksanaan reintegrasi pascakonflik di Aceh.
Dalam audiensi tersebut, reintegrasi yang lahir sebagai bagian dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 2005 menjadi salah satu fokus pembahasan. Ketua BRA memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam menjalankan berbagai program bagi mantan kombatan, korban konflik, dan masyarakat terdampak.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai alokasi anggaran untuk program reintegrasi. Ketua BRA menjelaskan bahwa baik MoU Helsinki maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh belum mengatur besaran maupun persentase anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung program tersebut.
Baca juga: Migas Blok Andaman, Sejumlah Korporasi Lirik Hilirisasi KEK Arun
“Hingga kini, ini masih menjadi persoalan reintegrasi di Aceh,” ujar Jamaluddin, SH., M.Kn.
Selain persoalan pendanaan, implementasi penyediaan lahan pertanian sebagai bagian dari agenda reintegrasi juga dinilai belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan bagi para penerima manfaat.
Dalam pertemuan itu, Ketua BRA turut menyampaikan harapan dan rencana pengusulan agar Aceh ikut menjadi daerah penerima Program Beasiswa ADik (Afirmasi Pendidikan Tinggi) dari Pemerintah Pusat. Hingga kini, anak-anak dari keluarga korban konflik di Aceh belum termasuk dalam skema afirmasi tersebut, sementara program serupa telah diberikan kepada peserta didik dari sejumlah daerah afirmasi lainnya.
Baca juga: LPS Pastikan Dana Nasabah Aceh Aman, 99,99 Persen Rekening Terlindungi
“Harusnya Aceh juga dapat program itu, kita lagi dorong itu,” ujarnya.
Menurut BRA, pengalaman Aceh dalam menyelesaikan konflik melalui jalur damai juga perlu diikuti dengan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat yang terdampak konflik.
Sebagai langkah jangka panjang, BRA saat ini tengah menyusun Road Map Reintegrasi Aceh sebagai pedoman kebijakan ke depan. Dua program strategis juga sedang dipersiapkan meliputi peningkatan pembentukan Lahan Reintegrasi sebagai kawasan produktif bagi para penerima manfaat serta pembentukan Dana Abadi Korban Konflik Aceh untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan program reintegrasi.
Baca juga: Prabowo Ungkap Temuan Cadangan Emas Raksasa di Pegunungan Papua
Bagi ACSTF, audiensi tersebut menjadi catatan penting dalam pelaksanaan perdamaian dan reintegrasi pascakonflik di Aceh
