PUNCA.CO – Pemerintah kembali menyiapkan pembatasan Pertalite sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan upaya mengurangi dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap kondisi fiskal dan daya beli masyarakat.
Dilansir CNBC Indonesia (2/10/2026), Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pemerintah masih mempersiapkan kebijakan tersebut. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci mekanisme pembatasan yang akan diterapkan.
“Ya ini akan masih dilakukan, masih disiapkan,” kata Juda saat ditemui awak media di Bogor, Kamis (1/10/2026).
Baca juga: Awal Oktober, Hujan Sedang hingga Lebat Berpotensi Meluas di Aceh
Menurut Juda, kenaikan harga minyak mentah dunia memberikan tekanan terhadap keuangan negara. Setiap kenaikan US$1 pada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) disebut berdampak terhadap defisit APBN.
“Kenaikan US$1 ICP (harga minyak mentah Indonesia) dampaknya 6,8 Triliun Pada defisit kita,” kata Juda.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengendalikan konsumsi energi bersubsidi. Pengendalian tersebut tidak hanya menyasar BBM bersubsidi, tetapi juga subsidi listrik dan gas.
Baca juga: Empat Marketplace Mulai Pungut PPh Pedagang 0,5 Persen, Pedagang Omzet hingga Rp500 Juta Tak Kena
“Ini kan sebagian belum benar-benar tepat sasaran. Ya ini yang terus akan dilakukan perbaikan agar subsidi ini benar-benar mengena pada sasaran. Ini semua akan memperbaiki atau mengurangi impact harga minyak terhadap defisit kita,” kata Juda.
Tekanan terhadap fiskal tercermin dari realisasi subsidi dan kompensasi hingga 31 Agustus 2026 yang mencapai Rp331,4 triliun. Angka tersebut meningkat 52,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rincian subsidi Rp177,1 triliun dan kompensasi Rp154,1 triliun.
Wacana Pembatasan Pertalite
Sebelumnya, ketika Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan, pemerintah juga sempat membahas pengetatan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Kelompok ekonomi atas menjadi sasaran awal, dengan masyarakat yang masuk desil 10 disebut akan lebih dahulu dibatasi.
Baca juga: Empat Mahasiswa UIN Ar-Raniry Bawa Pulang Empat Emas dari PKM PTKIN Se-Sumatera
Purbaya menjelaskan pembatasan tidak langsung diberlakukan kepada seluruh kelompok desil 9-10. Penerapannya direncanakan secara bertahap dan dimulai dari kelompok desil 10.
“Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasin dulu,” kata Purbaya.
ESDM Soroti Konsumsi Pertalite
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengimbau masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan di tengah peralihan sebagian masyarakat dari BBM nonsubsidi seperti Pertamax (RON 92) ke Pertalite.
Baca juga: Kembali Reshuffle Kabinet, Prabowo Lantik 16 Pejabat di Istana
“Tapi mbok saya mengimbau kepada Saudara-Saudara kita yang mampu, yang apa ya, mobilnya yang bagus, ya kita harus pakai perasaan, lah. Masa kita harus ambil hak subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak gitu lho,” kata Bahlil kepada wartawan selepas acara InTechSea 2026 di Four Seasons Hotel Jakarta.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan penyaluran Pertalite hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren peningkatan. Realisasinya mencapai 13,96 juta kiloliter atau 47,68% dari kuota APBN sebesar 29,27 juta kiloliter.
“Sementara untuk JBKP jenis Pertalite RON 90, realisasi penyaluran mencapai 13,96 juta kl atau setara 47,68% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 29,27 juta kl,” bebernya dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta.
Baca juga: Awal Oktober, Harga Emas di Banda Aceh Rp7,54 Juta per Mayam
Peningkatan konsumsi tersebut disebut dipicu penyesuaian harga sejumlah BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax dan Dex Series. Kondisi tersebut kemudian turut meningkatkan beban penyaluran BBM subsidi.
