PUNCA.CO – Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan setelah keduanya menggelar pertemuan tertutup selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Informasi mengenai rencana pengunduran diri itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dilansir Tirto.id (10/11/2026), Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada pagi hari. Dalam pertemuan tersebut, Gibran secara langsung menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan yang saat ini diemban.
Baca juga: Ada Indikasi Proyektil pada Tubuh Korban Tewas di Tiro, Komnas HAM Minta Kasus Diusut
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa benar pagi hari tadi Bapak Presiden ada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden,” ucap Prasetyo kepada awak media di Istana.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pembicaraan antara kedua pemimpin negara tersebut turut membahas dinamika yang berkembang terkait sejumlah putusan lembaga peradilan.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau [Gibran] menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Baca juga: Taman Bustanussalatin Disiapkan Miliki Museum Digital
Sebelum informasi tersebut disampaikan ke publik, Gibran dikabarkan telah menemui Prabowo di kompleks Widya Chandra sekitar pukul 10.00 WIB. Pertemuan itu berlangsung di tengah berkembangnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Persoalan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah sekaligus memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.
