PUNCA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI segera menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya zat adiktif serta potensi penyalahgunaan vape untuk peredaran narkotika.
Dilansir Okezone, (10/11/2026), desakan itu tertuang dalam rekomendasi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa ketentuan dalam fatwa tersebut tidak hanya menyangkut larangan penggunaan vape, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan produk rokok elektrik.
Baca juga: Listrik Pining Gayo Lues Padam Total Pasca Banjir dan Lonsor
Ni’am menyampaikan alasan penetapan hukum haram terhadap penggunaan vape.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” ujar Ni’am.
Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok elektrik. Salah satunya adalah kandungan nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya.
Baca juga: Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo
Selain berdampak terhadap kesehatan, vape juga dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengedarkan zat-zat terlarang, termasuk narkotika dan psikotropika.
Atas pertimbangan tersebut, MUI meminta pemerintah dan DPR mengambil langkah melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur pelarangan vape.
MUI juga memandang perlu adanya ketentuan sanksi yang tegas untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari paparan nikotin dan potensi penyalahgunaan narkotika.
Baca juga: Peneliti Temukan Bukti Penggunaan Ganja untuk Efek Psikoaktif Sejak 2.800 Tahun Lalu
Tidak hanya penggunaan, MUI turut menetapkan aktivitas produksi dan perdagangan vape sebagai perbuatan yang diharamkan.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Ni’am.
