PUNCA.CO – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menilai bahwa lembaga legislatif di Aceh, baik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), tidak menunjukkan kinerja yang berdampak langsung bagi kepentingan rakyat.
Sebaliknya, keberadaan mereka justru dinilai hanya menjadi beban anggaran daerah tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DPRA dan DPRK di Aceh hanya menjadi beban anggaran rakyat. Anggaran besar yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat langsung, malah dihabiskan untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas dewan,” kata Ketua SAPA, Fauzan Adami, Sabtu 26 April 2025.
Selain itu, program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat secara nyata. Justru sebaliknya, Pokir kerap disalahgunakan demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu.
“Pokir menjadi sumber masalah yang merugikan rakyat. Tidak ada keterbukaan, dan mereka pun tidak berani mempublikasikannya. Ini membuktikan ada yang tidak sehat dalam pengelolaan Pokir,” tegas Fauzan.
SAPA juga menilai fungsi pengawasan dewan tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang tidak sesuai kebutuhan rakyat tetap disetujui setiap tahun.
Melihat kondisi yang terus memburuk dan kebijakan yang sering kali tidak berpihak pada rakyat, dengan alasan itu SAPA mengusulkan agar DPRA dan DPRK dibubarkan atau jumlah kursi legislatif dikurangi hingga 50 persen.
Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk mengurangi pos-pos anggaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan pengurangan anggaran yang tidak efektif, pemerintah dapat bekerja lebih optimal, sementara masyarakat akan lebih fokus mengawal kebijakan publik secara langsung.
Revolusi ini memang tidak mudah. Namun, perubahan besar bisa terwujud jika kaum muda dan mahasiswa bersatu, bergerak, dan tidak tinggal diam menyaksikan ketimpangan yang terus terjadi.
“Jangan biarkan Aceh semakin terpuruk! Saatnya anak muda dan mahasiswa bangkit, bersatu, dan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi, mengurangi atau bahkan membubarkan DPR demi mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pintanya.
