PUNCA.CO – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rabu (11/11/2026). Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, setelah sebelumnya Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dilansir Okezone (11/11/2026), Budi Arie mengonfirmasi informasi tersebut ketika dimintai tanggapan mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
Budi Arie memberikan jawaban singkat saat ditanya mengenai kebenaran kabar tersebut.
Baca juga: DPRA Bahas Raqan Fardhu Ain dan Baca Tulis Quran
“Betul (Gibran mundur) ujar Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Sementara itu, situasi di rumah dinas Gibran yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau lengang.
Berdasarkan pantauan di lokasi, gerbang rumah dalam keadaan tertutup rapat. Tidak terlihat kendaraan yang keluar maupun masuk, sementara seorang petugas keamanan tampak berjaga di depan gerbang.
Baca juga: Listrik Pining Gayo Lues Padam Total Pasca Banjir dan Lonsor
Kegiatan di dalam kompleks tidak dapat terlihat dari luar karena area rumah dinas tertutup pagar. Adapun kondisi lalu lintas di sekitar lokasi masih berjalan normal tanpa kepadatan kendaraan.
Kabar pengunduran diri Gibran tersebut muncul di tengah bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota DPR terkait pemakzulan Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustofa sebelumnya mengungkapkan, terdapat 120 anggota DPR yang telah menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.
Baca juga: Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo
Saan menjelaskan jumlah pengusul berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani oleh para anggota dewan.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ujar Saan Mustofa.
Sebanyak 120 anggota DPR tersebut berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, PDIP menyumbang 14 anggota, Golkar 13 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota. Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut melibatkan anggota dari berbagai fraksi di DPR.
