PUNCA.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 serta memastikan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) berjalan maksimal.
Arahan tersebut disampaikan Mualem secara virtual saat mengikuti rapat pimpinan bersama para Kepala SKPA di Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Peneliti Temukan Bukti Penggunaan Ganja untuk Efek Psikoaktif Sejak 2.800 Tahun Lalu
Mualem menegaskan, seluruh anggaran yang telah dialokasikan harus dikejar realisasinya dan diawasi secara serius. Ia mengingatkan agar tidak ada anggaran yang tersisa hingga akhirnya harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” tegas Mualem.
Ia juga meminta agar sejumlah program hibah, pembangunan masjid, dan dayah dipersiapkan dengan baik, terutama dari sisi regulasi, sehingga pelaksanaannya tidak terkendala aturan.
Mualem secara khusus meminta Staf khususnya Taqwallah terus berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim. Ia turut mengingatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), rumah sakit, serta Badan Dayah agar memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Baca juga: DPRA Bahas Raqan Fardhu Ain dan Baca Tulis Quran
“Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Terkait dana TKD, Mualem meminta agar pemanfaatannya dioptimalkan, termasuk memperbanyak belanja pembangunan jembatan Bailey yang banyak dibutuhkan masyarakat.
Ia menyebutkan, kebutuhan jembatan Bailey cukup tinggi di tengah masyarakat sehingga program tersebut perlu mendapat perhatian dalam percepatan belanja daerah.
“Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat dicairkan pada 2027.
Permintaan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan anggaran bagi Aceh tetap tersedia untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat.[]
