PUNCA.CO – MPU Aceh menyoroti terbatasnya rumusan jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Batasan tersebut dinilai perlu dikaji kembali agar penerapan syariat Islam memiliki kejelasan hukum ketika menghadapi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua MPU Aceh, Faisal Ali menjelaskan kasus dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh tidak dapat dilanjutkan karena perbuatan yang ditemukan dinilai tidak memenuhi unsur liwath sebagaimana didefinisikan dalam qanun.
Menurutnya, ketentuan liwath dalam Qanun Jinayat saat ini secara khusus merujuk pada perbuatan memasukkan zakar ke dalam dubur. Sementara dalam kasus tersebut, menurutnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan itu.
Baca juga: DPR Ungkap Agenda Awal Pembahasan RUU Penyadapan
“Makna liwath yang didefinisikan dalam qanun ini sangat sempit, yakni memasukkan zakar ke dalam dubur. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada bukti yang menyatakan adanya perbuatan tersebut. Karena itu, kasus ini tidak memenuhi unsur yang diatur dalam qanun,” kata Faisal, usai pertemuan terbatas antara MPU Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Kantor MPU Aceh, Lampeunerut, Aceh Besar, Senin (16/11/2026).
Menurut Faisal, penerapan hukum jinayat harus mengacu pada rumusan perbuatan dan unsur yang telah ditetapkan dalam qanun. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dikenakan ketentuan jarimah liwath apabila tidak memenuhi unsur yang secara tegas diatur dalam peraturan tersebut.
Atas persoalan itu, MPU mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA mengkaji kembali rumusan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat. Penyempurnaan dinilai diperlukan agar batasan perbuatan yang diatur lebih jelas dan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum.
Baca juga: Dilantik sebagai Kadis PUPR Aceh, Asnawi Diminta Fokus Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
Faisal mencontohkan pengaturan jarimah zina yang juga mengenal kategori perbuatan seperti ikhtilat dan khalwat. Menurutnya, ketentuan terkait liwath perlu mendapat perhatian serupa agar pengaturannya lebih komprehensif dan memiliki kejelasan unsur hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga menegaskan bahwa tidak berlanjutnya kasus mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh bukan karena adanya upaya perlindungan dari pemerintah kota. Ia menyebut, pengungkapan kasus justru berawal dari inisiatif Pemerintah Kota Banda Aceh, bukan laporan masyarakat.
” Jadi tidak ada upaya perlindungan dari pemerintah kota, tapi murni karena kekosongan hukum,” ujarnya.
Baca juga: Gubernur Mualem Buka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh
MPU berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh dan DPRA dalam penyempurnaan Qanun Jinayat. Dengan rumusan aturan yang lebih jelas, pelaksanaan syariat Islam di Aceh diharapkan berjalan dengan landasan hukum yang kuat, sekaligus memberikan kepastian dalam penanganan perkara.










