PUNCA.CO – Pemerintah Kota Banda Aceh memberhentikan tidak dengan hormat FD, mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keputusan tersebut diambil setelah FD dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk Pemko Banda Aceh.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan pemberhentian itu merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan FD.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim menyimpulkan bahwa FD memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” katanya, Jumat (13/11/2026).
Baca juga: Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Dibebaskan, Satpol PP WH: Unsur Pasal Belum Terpenuhi
BKN memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD pada 4 Oktober 2026. Rekomendasi itu kemudian ditindaklanjuti Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal melalui Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Emila menjelaskan, proses pemeriksaan dan pemberian sanksi tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pemberhentian ini sekaligus menegaskan bahwa penegakan disiplin ASN berlaku bagi seluruh aparatur, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Baca juga: Trump Tegaskan AS Tak Butuh Kesepakatan dengan Iran, Klaim Kuasai Selat Hormuz
Sementara itu, terkait perkara dugaan jarimah liwath yang turut melibatkan FD, Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, sebelumnya menjelaskan bahwa berkas perkara masih dalam proses di penuntut umum.
Berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi. Menurut Rizal, ketentuan dalam qanun tersebut belum mengatur secara konkret perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara itu.
Pemko Banda Aceh memandang kondisi tersebut perlu menjadi bahan kajian lebih lanjut terhadap pengaturan dalam Qanun Jinayat. Pemko berharap pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait dapat menghasilkan aturan yang lebih jelas sehingga penegakan syariat Islam memiliki kepastian hukum.
Baca juga: Empat Jembatan Putus, Banjir dan Longsor Lumpuhkan Akses di Gayo Lues
Pemko juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum, menjaga privasi keluarga pihak terkait, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
