PUNCA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan perbedaan status hukum rokok elektrik dan rokok konvensional setelah menerbitkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan vape sebagai sesuatu yang haram.
Dilansir CNBC Indonesia (16/11/2026), Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan ilmiah mengenai dampak kesehatan. Sementara itu, hukum rokok konvensional masih menjadi perdebatan atau khilaf di kalangan ulama.
Sebagian ulama menetapkan hukum rokok konvensional sebagai makruh, sedangkan kelompok lainnya mengharamkannya. Berbeda dengan vape, MUI menilai dampak buruk rokok elektrik terhadap kesehatan telah memiliki dasar pembuktian ilmiah sehingga tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat.
Baca juga: MPU Aceh Soroti Batasan Jarimah Liwath dalam Qanun Jinayat
Dalam fatwa tersebut, larangan tidak hanya berlaku terhadap penggunaan vape, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengannya, termasuk produksi dan perdagangan.
Salah satu alasan utama pengharaman vape adalah risiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Penggunaan rokok elektrik dinilai berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung.
Ni’am juga menyoroti anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok biasa atau dapat menjadi sarana untuk berhenti merokok. Menurutnya, cairan rokok elektrik tetap mengandung zat yang berbahaya.
Baca juga: DPR Ungkap Agenda Awal Pembahasan RUU Penyadapan
“Cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan,” kata Ni’am, dikutip dari laman resmi MUI, Senin (16/11/2026).
Potensi Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika
Selain faktor kesehatan, MUI mempertimbangkan potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika cair.
Berdasarkan temuan di sektor penegakan hukum yang menjadi rujukan MUI, perangkat vape diketahui kerap dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkotika cair.
Baca juga: Dilantik sebagai Kadis PUPR Aceh, Asnawi Diminta Fokus Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
Pertimbangan tersebut membuat MUI menerapkan kaidah fikih saddu dzari’ah, yaitu prinsip menutup jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang pada keburukan.
MUI juga menggunakan kaidah li al-wasa’il hukm al-maqasid, yang berarti hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.
MUI Tanggapi Penerimaan Cukai Vape
Terkait penerimaan negara dari cukai rokok elektrik yang mencapai sekitar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun, Ni’am menilai angka tersebut tidak sebanding dengan biaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak penggunaannya.
Baca juga: Gubernur Mualem Buka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh
Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, penerapan cukai tinggi terhadap vape bertujuan membatasi konsumsi masyarakat, bukan semata-mata meningkatkan pendapatan negara.
“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” jelas Ni’am.
Ia mengibaratkan kebijakan cukai tersebut seperti penerapan denda dalam transaksi keuangan syariah. Tujuannya bukan untuk memperkaya lembaga, melainkan mendorong kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran.
Baca juga: Banjir Aceh Tamiang Meluas, 12.788 Jiwa Terdampak dan 3.028 Mengungsi
Melalui fatwa tersebut, MUI mengimbau masyarakat, terutama generasi muda, agar menghentikan penggunaan rokok elektrik.
“Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah,” kata Ni’am.









